Administrasi
Sorotan terbaru dari Tag # Administrasi
Sumatera
Sumatera
PTPN IV Regional III Perkuat Kompetensi Asisten Tata Usaha Lewat Bootcamp Good Governance
Sebanyak 38 asisten tata usaha dari berbagai unit PTPN IV Regional III mengikuti Bootcamp Peningkatan Kompetensi dan Keahlian dalam Pengelolaan Good Governance dan Akuntabilitas yang digelar pada 17 - 19 November 2025. Program pelatihan ini menjadi bagian dari agenda transformasi PalmCo, khususnya dalam
Sumatera
Sumatera
Pastikan Permohonan PT CTM Sesuai Tata Ruang dan Bebas Konflik, FPR Muba Gelar Rakor
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan, di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Kyai Rohman menegaskan komitmen penataan ruang berkelanjutan. Melalui Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Muba, digelar rakor pembahasan Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atas nama PT Campang Tiga Mukut (CTM) di Ruang Rapat Randik Kantor Bupati Muba. Kegiatan ini membahas rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan Kode KBLI 01262 di Desa
PSR
PSR
Tiga Pejabat dan Mantan Pejabat Aceh Jaya Jadi Tersangka Kasus Korupsi Peremajaan Sawit
Lebih tiga bulan setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, dugaan korupsi dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, akhirnya menemui titik terang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Jaya berinisial TR sebagai tersangka dugaan penyelewengan dana hibah yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Koperasi Pertanian/Produsen Sama Mangat (KPSM) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023. Penyidik Kejati Aceh juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus yang sama yaitu S selaku KPSM yang juga Anggota DPRK Aceh Jaya periode 2024-2029, serta TM selaku Kepala Dinas
Nasional
Nasional
Kantongi ISPO, Petani Sawit Bakal Lebih Mudah Akses Bantuan Pemerintah
Rendahnya partisipasi petani swadaya dalam program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi perhatian serius pemerintah. Data i-Hi Consulting mencatat, hingga Februari 2025 tingkat kepesertaan petani masih di bawah satu persen dari total luas kebun sawit rakyat di Indonesia.
Papua
Papua
11 Investor Sawit Terdaftar di Jayapura, 4 Belum Beroperasi Maksimal
11 investor kelapa sawit tercatat beroperasi di wilayah IV di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. 7 diantara investor masih aktif, sedangkan 4 belum beroperasi maksimal. “Ada 11 investor kelapa sawit yang sudah cukup lama tercatat status Hak Guna Usaha atau HGU-nya di Jayapura,” kata Kepala Dinas Penanaman
Nusantara
Nusantara
KLH Segel 4 Perusahaan dan Tutup Satu Pabrik Sawit Terkait Karhutla dan Pencemaran di Riau
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) mengambil langkah tegas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Provinsi Riau.
Sumatera
Sumatera
BPDP Sokong Riau Cetak SDM Sawit Unggul
Puluhan petani kelapa sawit dari Provinsi Riau mengikuti pelatihan angkatan kedua bertema Kelembagaan dan Usaha sebagai bagian dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit.
Nusantara
Nusantara
Belum Diverifikasi, Banyak Pendaftar Beasiswa Sawit 2025 Resah
Ratusan calon pendaftar Beasiswa Sawit 2025 resah karena mendengar selentingan data mereka belum terverifikasi secara resmi. Situasi ini memicu kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan anak petani sawit di seluruh Indonesia yang berharap mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan lewat program beasiswa bergengsi ini.
Nasional
Nasional
Pengusaha Sawit Ketar Ketir, Satgas PKH Diminta Tidak Kedepankan Sanksi Pidana
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diminta lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah lahan sawit yang dikelola tanpa izin dalam kawasan hutan.
Nusantara
Nusantara
Banyak Sengketa Lahan Sawit Berlarut-larut, Kementerian ATR/BPN Didesak Tidak Cicil Penyelesaian
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendesak Kementerian ATR/BPN mendesain penyelesaian sengketa tanah secara holistik, tidak cicilan. Tak sekadar berbasis penyelesaian prosedural-birokratis, namun substansial hingga tuntas.