Bagi Hasil

Sorotan terbaru dari Tag # Bagi Hasil

Datangi DPRD Riau, Petani Tapung Minta Dukungan Penyelesaian Masalah Dengan KNES Sumatera
Sumatera
Kamis, 02 Oktober 2025 | 11:52 WIB

Datangi DPRD Riau, Petani Tapung Minta Dukungan Penyelesaian Masalah Dengan KNES

Ratusan petani kelapa sawit yang merupakan Warga Desa Senama Nenek, Kampar meminta bantuan DPRD Riau untuk menyelesaikan persoalan kebun kelapa sawit mereka dengan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES). Dimana warga mengaku tidak mendapat bagi hasil meski telah mengantongi sertifikat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Konflik Lahan dengan PT AHAL, DPRD Mempawah Siap Fasilitasi Tuntutan Masyarakat Kalimantan
Kalimantan
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 11:34 WIB

Konflik Lahan dengan PT AHAL, DPRD Mempawah Siap Fasilitasi Tuntutan Masyarakat

Ratusan masyarakat Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang, berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka menuntut hak masyarakat yang dirampas PT Aria Hijau Alam Lestari (AHAL), perusahaan perkebunan sawit yang sudah 13 tahun beroperasi di wilayah itu.

Proyek Didanai DBH Sawit Tahun 2024 Belum Dimulai, Pemkab Agara Didesak Beri Penjelasan Sumatera
Sumatera
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 11:41 WIB

Proyek Didanai DBH Sawit Tahun 2024 Belum Dimulai, Pemkab Agara Didesak Beri Penjelasan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara (Agara), Provinsi Aceh, telah menerima dan menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun anggaran 2023 dan 2024. Namun pemanfaatan dana dari pemerintah pusat ini menuai sorotan. Bahkan Fraksi Selayakh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRK) Agara mendesak pemda agar menjelaskan secara detail realisasi penggunaan DBH sawit. Desakan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Selayakh DPRK Agara, M Rafi Sekedang, saat membacakan pandang umum Fraksi dalam rapat paripurna DPRK Aceh Tenggara masa sidang III tahun 2025.

Didanai DBH Sawit, Pembangunan Jalan Hotmix di Mukomuko Dimulai Sumatera
Sumatera
Selasa, 12 Agustus 2025 | 11:40 WIB

Didanai DBH Sawit, Pembangunan Jalan Hotmix di Mukomuko Dimulai

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mukomuko telah memulai pembangunan rekonstruksi peningkatan jalan yang menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. Dimulainya pembangunan jalan hotmix tersebut ditandai dengan dilakukannya titik nol pembangunan.

KPPN Mukomuko Salurkan DBH Sawit Rp 2,89 Miliar Sumatera
Sumatera
Jumat, 27 Juni 2025 | 16:30 WIB

KPPN Mukomuko Salurkan DBH Sawit Rp 2,89 Miliar

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kembali memperoleh kucuran dana transfer dari pusat. Kali ini melalui dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) dengan total penyaluran Rp 5,04 miliar.

DBH Sawit Dipakai Bangun Tiga Ruas Jalan Hotmix di Mukomuko Sumatera
Sumatera
Kamis, 19 Juni 2025 | 14:35 WIB

DBH Sawit Dipakai Bangun Tiga Ruas Jalan Hotmix di Mukomuko

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mukomuko akan melakukan pembangunan rekonstruksi peningkatan jalan di 3 ruas dengan menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit.

Terima DBH Sawit Rp 5,2 Miliar, Dinas PUPR Mukomuko Segera Bangun Jalan Sumatera
Sumatera
Selasa, 27 Mei 2025 | 14:58 WIB

Terima DBH Sawit Rp 5,2 Miliar, Dinas PUPR Mukomuko Segera Bangun Jalan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Apriansyah menyatakan bahwa pada tahun 2025 ini Pemkab Mukomuko masih menerima Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit untuk pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah pusat sebesar Rp 5,2 miliar.

Perhitungan DBH Sawit Direkonsiliasi Bersama 14 Kabupaten/Kota di Kalteng Kalimantan
Kalimantan
Senin, 12 Mei 2025 | 16:14 WIB

Perhitungan DBH Sawit Direkonsiliasi Bersama 14 Kabupaten/Kota di Kalteng

Pemprov Kalimantan Tengah (kalteng) menggelar Rapat Rekonsiliasi Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur Kalteng dan dihadiri oleh perwakilan dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalteng.