Gapki Riau Pastikan Tidak Ada Permainan Harga di PKS Anggotanya Sumatera
Sumatera
Selasa, 02 Juni 2026 | 15:57 WIB

Gapki Riau Pastikan Tidak Ada Permainan Harga di PKS Anggotanya

Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau memastikan bahwa tidak ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) anggotanya yang mematok harga secara sepihak. Dimana harga pembelian TBS kelapa sawit petani dipastikan tetap mengacu pada penetapan harga Dinas Perkebunan Riau.

Pemprov Riau Akan Tindak Tegas Perusahaan Yang Memanipulasi Harga Sawit Serba-Serbi
Serba-Serbi
Selasa, 02 Juni 2026 | 13:29 WIB

Pemprov Riau Akan Tindak Tegas Perusahaan Yang Memanipulasi Harga Sawit

Sebagai antisipasi anjloknya harga sawit, Pemerintah Provinsi Riau lewat Dinas Perkebunan Riau komitmen terus melakukan pengawasan terkait harga komoditi tersebut. Bahkan sepekan lalu, Disbun Riau telah mengeluarkan Surat Edaran guna memastikan tidak ada penurunan harga usai penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA).

Ganggu Rantai Pasok Sawit, Gapki Riau Dorong Kepastian Teknis Ekspor Satu Pintu Nasional
Nasional
Senin, 01 Juni 2026 | 12:09 WIB

Ganggu Rantai Pasok Sawit, Gapki Riau Dorong Kepastian Teknis Ekspor Satu Pintu

Industri kelapa sawit Indonesia yang selama ini menjadi salah satu pilar strategis perekonomian nasional, kini menghadapi tantangan baru dengan lahirnya regulasi ekspor satu pintu yakni lewat BUMN. Kondisi dinilai berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas perdagangan, produksi, hingga kesejahteraan petani sawit.

Gapki Ingatkan Ekspor DSI Tidak Ganggu Hubungan Dagang Eskportir dan Fleksibilitas Pasar Nasional
Nasional
Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:31 WIB

Gapki Ingatkan Ekspor DSI Tidak Ganggu Hubungan Dagang Eskportir dan Fleksibilitas Pasar

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) saat ini masih menunggu penjelasan terkait rencana tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui satu pintu yakni lewat perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Pihaknya mewanti-wanti jika langkah ini diberlakukan agar tidak mengganggu fleksibilitas pasar dan hubungan dagang eksportir dengan pembeli luar negeri.