Berita Sawit Terbaru dan Terlengkap

Senin, 18 Mei 2026 | 15:21 WIB

Memperkecil Potensi Konflik, Polda Riau Ingatkan Legal Standing PT Agrinas Harus Jelas

Polda Riau menggelar rapat koordinasi bersama PT Agrinas Palma Nusantara di Aula Tribrata Lantai 5 Polda Riau, Senin (18/5). Pertemuan itu membahas berbagai persoalan strategis terkait pengelolaan lahan, legalitas kawasan hutan, hingga dinamika kerja sama operasional (KSO) yang berkembang di sejumlah daerah di Riau.

Rabu, 11 Februari 2026 | 09:58 WIB

Polda Riau Tetapkan 5 Tersangka Bentrokan Berdarah di Rohul

Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Polres Rokan Hulu (Rohul) menetapkan lima tersangka terkait bentrokan yang menewaskan 1 orang dan 5 lainnya terluka di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rohul. Bentrokan melibatkan dua kelompok pengamanan swakarsa dalam pengelolaan lahan sawit dengan skema kerja sama operasi (KSO).

Senin, 09 Februari 2026 | 15:36 WIB

Bentrok Antara Petani dan Perusahan Pecah, Seorang Pekerja Koperasi Tewas

Bentrokan antara petani yang tergabung dalam tiga koperasi dengan pihak Pam Swakarsa PT Nusantara Sawit Majuma (NSM), mitra kerja sama operasional (KSO) PT Agrinas Palma Nusantara (APN) pecah di areal perkebunan kelapa sawit bekas PT BS. Sejumlah orang luka-luka, bahkan satu pekerja koperasi meninggal dunia.

Selasa, 26 Agustus 2025 | 09:22 WIB

Kelola Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH, Agrinas Diingatkan Jangan Salah Pilih Mitra

Pengelolaan kebun sawit ilegal yang ditertibkan Satgas PKH kini dipercayakan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Namun langkah ini mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus pakar hukum kehutanan, Dr. Sadino, mengingatkan bahwa pengelolaan sawit yang

Minggu, 03 Agustus 2025 | 08:17 WIB

Masyarakat Adat Kepau Jaya Dapat 446 Hektare Lahan Sawit Sitaan Satgas PKH

Masyarakat adat dari Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, menggelar aksi dan mendatangi Kantor Koperasi Jaya Makmur menuntut hak atas lahan seluas 1.446 hektare. Lahan tersebut sebelumnya termasuk dalam kawasan yang disita Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan kini dikelola oleh Badan Kerja