Nomenklatur
Sorotan terbaru dari Tag # Nomenklatur
Nusantara
Nusantara
Petani Sawit Keberatan BPDPKS Diganti Jadi BPDP, Usul Bentuk BOSI
Tiga hari lalu, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengumumkan penghentian sementara pencairan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta dana Sarana dan Prasarana (sarpras) Perkebunan Kelapa Sawit hingga waktu yang tidak ditentukan. Meski di surat itu dijelaskan bahwa kebijakan tersebut hanya sementara dan terkait dengan perubahan nomenklatur BPDPKS menjadi Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP), pengumuman ini sontak memicu kebingungan di kalangan petani kelapa sawit. Pasalnya, banyak yang tengah berharap segera mendapatkan dana bantuan tersebut untuk meremajakan dan meningkatkan produktivitas kebun sawitnya.
Nusantara
Nusantara
BPDPKS Diplot Urusi Kakao dan Kelapa, Gulat: Tanya Dulu 17 Juta Petani Sawit, Boleh Nggak?
Pemerintah berencana menambah tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Selain kelapa sawit, badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan ini nantinya juga akan mengurusi komoditas kakao dan kelapa.
Bisnis
Bisnis
Dua Nomenklatur Jabatan Top di PTPN III Diubah, Begini Susunan Direksi Terbaru
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan perubahan nomenklatur jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta Direktur Hubungan Kelembagaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Kalimantan
Kalimantan
Genjot Pemasukan, Katingan Serahkan Pengelolaan Aset ke Perusahaan Sawit
Pj. Bupati Katingan, Kalimantan Tengah, Saiful MSi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Tanah Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan PT Arjuna Utama Sawit (AUS).
Nasional
Nasional
Pembebasan Tanah di Kawasan IKN Belum Clear
Beberapa pihak bertanya ke kita, padahal kita sendiri bertanya-tanya duduk perkaranya seperti apa
Serba-Serbi
Serba-Serbi
Realisasi DBH Sawit Menunggu RUU Provinsi Riau Disahkan
Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Wahid, mengajak masyarakat Bumi Lancang Kuning mengawal Rancangan Undang-undang Provinsi Riau untuk memperoleh pengakuan dan pemerataan pembangunan sebagai daerah penghasil