Nasional
Nasional
Penanganan Sawit Rakyat Harus Diberi Afirmasi
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mencatat tahun 2025 sebagai periode kejadian luar biasa dalam perjalanan penyelesaian legalitas kebun sawit rakyat yang diklaim berada di dalam kawasan hutan. Namun, asosiasi tersebut menilai penanganan sawit rakyat perlu diberi afirmasi.
Nasional
Nasional
Uji Materiil UUCK, Tim Hukum Presiden Tak Siap Berikan Keterangan
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Pengujian Materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU (UU Cipta Kerja) dengan Agenda Mendengar Keterangan Presiden dan DPR. Sayangnya, meskipun hadir mengikuti sidang, pihak pemerintah menyatakan kepada para Hakim MK bahwa belum siap memberikan Keterangan Presiden.
Nasional
Nasional
Perkumpulan Pemantau Sawit Perbaiki Permohonan Uji Materi UUCK Bidang Kehutanan
Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) sebagai Pemohon Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024 memperbaiki permohonannya di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian materi Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 4, angka 6, dan angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK).
Sumatera
Sumatera
PAD Bocor, Pos Pemeriksaan Sawit Didirikan di Semua Jalan di Kuansing
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Dr Suhardiman Amby, akan mendirikan pos lintas buah sawit di setiap ruas jalan yang dilalui truk pengangkutan TBS. Tim audit yang dibentuk saat ini sedang mendata seluruh peron atau loading ramp serta pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di kabupaten itu.
Nasional
Nasional
Pemerintah akan Terbitkan Produk Hukum Turunan untuk Penertiban Kawasan Hutan
Kejaksaan Agung menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan (RPerpres PKH). Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini dibuka Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Intelijen, Prof. Reda Manthovani, dan diikuti personel intelijen kejaksaan di seluruh Indonesia
Nasional
Nasional
Punya Tanah di Kawasan Hutan Kena Sanksi, Pengusaha dan Petani Sawit Keberatan, Ajukan Uji Materi ke MK
Dua badan privat yaitu PT Tara Bintang Nusa (Pemohon I) dan Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel (Pemohon II), serta perseorangan Memet S Siregar (Pemohon III) mengajukan permohonan uji materi Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK).
Nusantara
Nusantara
Pemutihan Sawit dalam Kawasan Hutan Rawan Jadi Ajang Korupsi
Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru-baru ini digeledah penegak hukum terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola perkebunan sawit pada periode 2016-2024.
Nasional
Nasional
Perusahaan Sawit yang Sudah Kena Sanksi Pasal 110A UUCK Harus Bayar Denda Lagi?
Jutaan hektar lahan sawit dinyatakan masuk dalam kawasan hutan. Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (CK) menjadi UU memberikan penyelesaian atas permasalahan tersebut.
Kalimantan
Kalimantan
Genjot Pemasukan, Katingan Serahkan Pengelolaan Aset ke Perusahaan Sawit
Pj. Bupati Katingan, Kalimantan Tengah, Saiful MSi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Tanah Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan PT Arjuna Utama Sawit (AUS).
Kalimantan
Kalimantan
Kalteng Miliki Lahan Sawit Terluas Ketiga se-Indonesia
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar Forum Diskusi dengan tema “Prospek Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)" di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (kalteng), Senin (5/2). Kegiatan ini dibuka Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran.