Sorotan terbaru dari Tag # Transparan
Nasional
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) turut menyoroti terkait dengan upaya penegakan hukum melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menagih kewajiban denda administratif mencapai puluhan triliun rupiah kepada 71 perusahaan sawit dan pertambangan.
Sumatera
Para petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, akhirnya bisa menyampaikan unek-unek terkait potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) langsung kepada Bupati Annisa Suci Ramadhani. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan PKS terlalu tinggi dan tidak transparan.
Nasional
Kementerian Pertanian (kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (ditjenbun) telah merilis Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 13 tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra. Aturan baru ini menggantikan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
Sumatera
Pj Bupati Kampar, Riau, H Hambali MH menerima audiensi dari ninik mamak dan kuasa hukum masyarakat Desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu terkait Koperasi Nenek Eno Senamanenek (KNES).
Sumatera
Konflik berkepanjangan antara Koperasi Tondi Bersama dan PT Samukti Karya Lestari (SKL) berhasil dimediasi oleh Pemkab Tapanuli Selatan
Nasional
Tenggat penyelesaian sawit dalam kawasan hutan sudah lewat. Sesuai Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Penetapan Perpu CK), batas waktu penyelesaian persoalan sawit ilegal dalam kawasan hutan melalui dua tipologi, Pasal 110 A maupun 110 B, berakhir 2 November 2023.
Nasional
Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI terus berkomitmen mendorong pembentukan harga acuan crude palm oil (CPO) yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Sumatera
Masyarakat Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, ramai-ramai memanen sawit di kebun Kas Milik Desa
Sumatera
sebagian besar pekebun belum bermitra dengan perusahaan.
Nusantara
saat ini ditemukan banyak kasus di mana sertifikat diterbitkan untuk bidang tanah yang sama