Jakarta, Elaeis.co - Yayasan Kehati menyatakan 1,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia dan pengelolaannya tidak memiliki izin.

Direktur Program Kelapa Sawit Berkelanjutan Yayasan Kehati Irgan Bakhtiar mengatakan, per tahun 2020, pihaknya mencatat total ada 3,4 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. 1,6 juta hektar diantaranya merupakan milik korporasi besar dan memiliki izin yang didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“1,8 juta hektar tidak punya alas hak apa-apa, tidak bisa mengajukan pelepasan,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, seperti dikutip CNN Indonesia, kemarin.

Ia memberi contoh hasil penelusuran Yayasan Kehati yang menemukan 49.273,15 hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Luas tersebut dibagi menjadi 1.668 bidang, 1.202 bidang (1.528,63 hektare) dengan luas masing-masing kurang dari lima hektar dan 466 bidang (47.744,52 hektare) dengan luas masing-masing lebih dari 5 hektar.

Ia menduga kebun sawit tersebut dimiliki oleh korporasi kecil atau perorangan yang tidak memiliki sumber daya, kemampuan, atau edukasi, untuk mengajukan izin perkebunan untuk usahanya. “Mereka hanya menunggu apakah akan diusir, akan ditangkap, akan diberi hadiah pelepasan tanah, diproses perhutanan sosial, atau bisa jadi ada denda administratif,” tukasnya.

Bakhtiar menilai kondisi tersebut memprihatinkan, apalagi bagi petani yang hanya mengelola di bawah lima hektar kebun sawit. Terlebih jika mereka diminta membayar denda administratif.

Untuk menyelesaikannya, ia menyarankan pemerintah perlu mendorong kelengkapan data perkebunan sawit yang lebih komprehensif. Saat ini data kebun tanpa izin di dalam kawasan hutan masih minim dan tidak detail. “Berapa banyak yang di bawah lima hektar dan berapa yang lebih dari lima hektar? Ini belum ada,” ucapnya.