Bengkulu, elaeis.co - Anggota DPD RI, Dr Ajiep Padindang tidak bisa menyembunyikan kekesalannya kepada pemerintah pusat lantaran belum merespon usulan terakit dana bagi hasil (DBH) sawit ke daerah.

Padahal, kata Ajiep, DPD RI sudah menyuarakan beberapa kali ke Kementerian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun belum direspon baik oleh kedua pihak tersebut.

"Kayak di Bengkulu, kan luas kebun sawit, mestinya dapat dana itu," kata Ajiep saat melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu, kemarin.

Menurutnya, selam ini pemerintah pusat tidak adil. Sebab potongan dari ekspor sawit ditampung oleh BPDPKS, tapi penggunaannya sangat kecil ke daerah.

"Dari sekian ratus triliun yang sudah terkumpul sejak tahun 2016-2022, faktanya yang dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program peremajaan sawit itu hanya sekitar Rp7 triliun. Selebihnya kembali kepada perusahaan-perusahaan sawit besar yang notabene berasal dari mereka kembali kepada mereka," kata Ajiep, 

Ia menambahkan, uang ratusan triliun tersebut dimanfaatkan untuk program biodiesel hingga subsidinya. Namun, menurut Ajiep semua itu tidak adil dan terkesan akal-akalan.

"Seharusnya apa yang dipotong dari ekspor sawit yang berasal dari perusahaan sawit itu, untuk kepentingan rakyat. Hal ini, secara garis besar sudah kami sampaikan ke Kementerian dan BPDPKS," tuturnya.

Ia berharap aspirasi itu terealisasi di APBN 2023 nanti agar daerah bisa menikmati hasil dari perkebunan kelapa sawit. "Kami berharap daerah bisa merasakan hasil dari perkebunan sawit yang cukup besar seperti di Bengkulu," pungkasnya.