Oleh: Dimas H. Pamungkas*)

 

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Indonesia sesungguhnya sedang berada dalam masa tenang sebelum badai. Hingga hari ini, masyarakat mungkin belum merasakan secara langsung kelangkaan BBM atau lonjakan harga energi yang ekstrem. Namun, ketenangan itu belum tentu mencerminkan keamanan energi yang sesungguhnya.

Konflik di kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir telah memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pasokan energi dunia. Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama lalu lintas minyak global, kembali mengalami gangguan. Di saat yang sama, berbagai fasilitas energi di kawasan Teluk juga menjadi sasaran serangan.

Bagi negara pengimpor seperti Indonesia, situasi ini merupakan peringatan serius bahwa pasokan energi global dapat berubah menjadi krisis sewaktu-waktu. Lebih dari seperlima minyak dunia melewati Selat Hormuz. Ketika jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara produsen minyak, tetapi juga oleh negara-negara yang bergantung pada impor BBM, termasuk Indonesia.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Indonesia memang telah berulang kali berbicara mengenai ketahanan energi, tetapi selama ini pembahasannya lebih banyak berhenti pada soal cadangan, subsidi, atau harga. Padahal, tantangan energi hari ini tidak lagi semata soal ada atau tidak adanya minyak, melainkan juga soal bagaimana Indonesia membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap guncangan global dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Karena itu, ketika peneliti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memperkenalkan “Benwit”, yakni bensin berbahan dasar sawit yang diklaim lebih rendah emisi, publik seharusnya tidak hanya melihatnya sebagai berita tentang inovasi kampus. Kehadiran Benwit justru menarik karena memperlihatkan bahwa Indonesia mulai mencari jalan keluar dari ketergantungan terhadap BBM fosil melalui sumber daya yang dimilikinya sendiri.

Selama ini, sawit lebih sering dibicarakan dalam konteks biodiesel. Indonesia telah bergerak dari B20, B30, hingga B40, dan bahkan sedang bersiap menuju B50. Namun, ada satu fakta yang sering terlupakan: program biodiesel hanya menyentuh sektor diesel. Sementara itu, sebagian besar kendaraan di Indonesia, terutama sepeda motor dan mobil pribadi, masih bergantung pada bensin.

Artinya, bahkan jika Indonesia berhasil sepenuhnya menggantikan solar dengan biodiesel, Indonesia tetap akan menghadapi ketergantungan besar terhadap bensin berbasis minyak bumi. Dalam konteks itulah, gagasan mengenai bensin sawit menjadi penting. Jika biodiesel selama ini berusaha menjawab persoalan diesel, maka bio-bensin seperti Benwit berpotensi menjawab persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bensin impor.

Namun demikian, euforia terhadap energi hijau tidak boleh membuat kita lupa pada kenyataan bahwa diversifikasi energi bukanlah proses yang sederhana. Tidak cukup hanya menemukan teknologi baru, lalu menganggap persoalan selesai.

Bahan baku utama energi hijau, termasuk CPO dan CPKO dari kelapa sawit, saat ini telah berada dalam ekosistem yang sudah mapan. Produksi sawit Indonesia selama ini terbagi ke dalam berbagai kebutuhan yang saling berkaitan: pangan, minyak goreng, oleokimia, ekspor, dan biodiesel. Setiap tambahan kebutuhan untuk energi baru, termasuk bio-bensin, berarti akan memunculkan kompetisi baru terhadap bahan baku yang sama.

Inilah tantangan terbesar yang sering tidak terlihat dalam diskusi publik. Ketika ada inovasi seperti Benwit, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan hanya “apakah bisa dibuat?”, tetapi juga “dari mana bahan bakunya?”, “berapa biayanya?”, “siapa yang akan menggunakan?”, dan “apa dampaknya terhadap kebutuhan lain yang sudah ada?”

Indonesia tentu dapat mengembangkan bio-bensin dari sawit. Namun, jika bahan bakunya masih harus bersaing dengan kebutuhan pangan, oleokimia, dan biodiesel, maka harga serta keberlanjutan pasokannya akan menjadi tantangan tersendiri. Bahkan pada program biodiesel yang sudah berjalan pun, Indonesia masih menghadapi persoalan ketergantungan terhadap bahan baku penolong dari luar negeri, seperti methanol dan sodium methylate. Dengan kata lain, Indonesia memang telah berhasil mengganti sebagian solar impor dengan biodiesel domestik, tetapi belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan terhadap rantai pasok global.

Karena itu, pengembangan bio-bensin maupun energi hijau lainnya tidak boleh berhenti pada produk akhirnya saja. Indonesia perlu menyiapkan industri pendukungnya, mulai dari teknologi proses, katalis, bahan kimia, hingga kemampuan rekayasa dan manufaktur di dalam negeri. Jika tidak, kita hanya akan memindahkan bentuk ketergantungan: dari impor minyak bumi menjadi impor teknologi dan bahan kimia.

Di sisi lain, sebagian kalangan juga mulai melihat potensi energi hijau dari produk samping dan limbah. Gagasan ini memang menarik. Produk samping dan limbah dari kelapa sawit, seperti tandan kosong, minyak dari kolam limbah, maupun residu lainnya, memang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi. Dalam jangka panjang, pendekatan ini bahkan berpotensi lebih berkelanjutan dibandingkan penggunaan produk utama secara langsung.

Namun, lagi-lagi persoalannya tidak sesederhana itu. Produk samping dan limbah bukan berarti bebas digunakan tanpa konsekuensi. Sebagian residu tanaman masih dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tanah, memperbaiki kandungan bahan organik, dan menjaga keseimbangan ekosistem kebun.

Jika seluruh limbah ditarik keluar demi energi, maka dalam jangka panjang justru dapat muncul persoalan baru berupa penurunan kesuburan tanah, meningkatnya kebutuhan pupuk, dan bertambahnya emisi dari sistem produksi itu sendiri. Belum lagi dari sisi teknologi, proses pengembangannya memerlukan tahapan yang panjang untuk memastikan standar mutu produk benar-benar memenuhi persyaratan ASTM global.

Karena itu, Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan lebih ilmiah. Energi hijau tidak cukup dinilai dari seberapa rendah emisi yang dihasilkan di hilir. Yang jauh lebih penting adalah menghitung seluruh siklusnya: mulai dari ketersediaan bahan baku, dampaknya terhadap pangan dan lingkungan, keseimbangan unsur hara, biaya produksi, hingga kelayakan ekonominya.

Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan roadmap transisi energi yang lebih konkret. Roadmap itu tidak boleh hanya berisi target-target ambisius, tetapi harus dibangun di atas analisis sains, teknologi, ekonomi, dan lingkungan yang benar-benar matang. Harus jelas biomassa mana yang paling layak dimanfaatkan, baik dari sisi produk utama maupun produk samping dan limbahnya.

Roadmap tersebut juga harus mampu menjawab biomassa mana yang paling rasional untuk jalur biodiesel maupun bio-bensin, tanpa mengabaikan keberlanjutan pangan dan sumber pembiayaan program yang selama ini turut ditopang oleh pungutan ekspor. Di samping itu, tetap harus diperhitungkan pula kebutuhan bahan organik yang harus dikembalikan ke lahan demi menjaga kesehatan tanah dan keberlanjutan sistem produksi.

Inovasi seperti Benwit patut diapresiasi karena memperlihatkan bahwa Indonesia tidak kekurangan ide dan kemampuan teknologi. Namun, krisis energi global hari ini juga mengingatkan bahwa inovasi saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara menyiapkan ekosistem yang memungkinkan inovasi itu tumbuh menjadi solusi nyata.

Pada titik inilah urgensi roadmap menjadi semakin jelas. Indonesia tidak cukup hanya merespons krisis energi secara reaktif, melainkan perlu menyusun roadmap transisi energi yang komprehensif dan lebih realistis agar setiap langkah diversifikasi energi memiliki arah yang jelas, basis ilmiah yang kuat, kelayakan ekonomi yang terukur, serta pijakan ekologis yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah Benwit bisa dibuat, melainkan apakah Indonesia siap menempatkan inovasi seperti ini di dalam kerangka kebijakan yang benar. Sebab tanpa roadmap yang jelas, inovasi hanya akan menjadi fragmen-fragmen terpisah yang tidak pernah benar-benar mengubah keadaan. Di tengah dunia yang semakin rapuh secara geopolitik, Indonesia tidak bisa lagi menunda kebutuhan untuk membangun transisi energi yang lebih terarah, lebih realistis, dan lebih berdaulat.

*) Peneliti Kebijakan Kelapa Sawit Nasional dan Pengurus DPP Himpunan Alumni IPB

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili lembaga maupun institusi mana pun.