Dengan adanya fleksibilitas tersebut, pemerintah berharap tidak terjadi stagnasi ekspor akibat ketidaksesuaian jenis hak dengan kebutuhan pasar internasional.

Perubahan besar lainnya dalam sistem ekspor sawit adalah pengetatan aspek kepatuhan perpajakan. Sebelum Persetujuan Ekspor diterbitkan, pemerintah akan melakukan konfirmasi status wajib pajak eksportir.

Eksportir diwajibkan memiliki status wajib pajak yang valid sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Status ini menjadi salah satu syarat mutlak dalam penerbitan izin ekspor.

Kebijakan ini menegaskan bahwa aktivitas ekspor tidak hanya dinilai dari sisi perdagangan, tetapi juga dari kepatuhan fiskal pelaku usaha terhadap negara.

Dalam rangka pengawasan berkelanjutan, Permendag 16/2026 mewajibkan pelaku usaha menyampaikan laporan realisasi ekspor secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui sistem elektronik terintegrasi.

Laporan tersebut harus mencakup jenis barang, kode HS, jumlah dan satuan barang, nilai barang, pelabuhan muat, negara tujuan, serta nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Kewajiban pelaporan ini menjadi instrumen penting pemerintah untuk memastikan kesesuaian antara izin ekspor dan realisasi pengiriman barang di lapangan.

Untuk menjamin kepatuhan, pemerintah juga menetapkan sanksi administratif berlapis bagi eksportir yang melanggar ketentuan. Sanksi tersebut meliputi peringatan, pembekuan Persetujuan Ekspor, penangguhan penerbitan Persetujuan Ekspor, hingga pencabutan izin ekspor.

Sanksi dapat dikenakan jika pelaku usaha tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor, tidak memperbarui data perizinan, melakukan pelanggaran kepabeanan, menyalahgunakan dokumen ekspor, atau memberikan data yang tidak sesuai dalam proses perizinan.

Dengan sistem sanksi ini, pemerintah ingin memastikan integritas data dan kepatuhan pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan sawit nasional.

Kebijakan DSI yang terintegrasi dengan Permendag 16/2026 menandai transformasi besar dalam tata kelola ekspor sawit Indonesia. Seluruh proses mulai dari perolehan Hak Ekspor, penerbitan Persetujuan Ekspor, pengalihan hak, hingga pelaporan kini dilakukan secara digital melalui sistem nasional terintegrasi.

Pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan menciptakan sistem ekspor yang lebih transparan, akuntabel, serta mendukung keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor.

Bagi pelaku usaha, adaptasi terhadap sistem baru ini menjadi hal yang tidak terhindarkan. Kepatuhan terhadap DMO, validitas status pajak, hingga ketepatan pelaporan menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis ekspor sawit di tengah perubahan regulasi yang semakin ketat.