Jakarta, elaeis.co - Pemerintah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit industri kelapa sawit memperbaiki tata kelola persawitan di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan para bupati tidak bermain kotor selama proses audit berlangsung.

"Jadi, kalau ada perkebunan yang mulai main-main, kasih-kasih pelicin, jangan terima. Saya titip itu karena pasti ketahuan," katanya dalam Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit Se-Indonesia bersama Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sekarang banyak kasus yang seperti itu. "Ujung-ujungnya ke mana?" ujarnya.

"Dulu yang memberikan kepala dinas, persetujuannya bupati, kena lagi. Dengan sekarang ini, kita harus melihat peraturan perundang-undangan yang ada," tegasnya.

Purnawirawan jenderal TNI AD itu meminta agar para bupati jujur memberikan data-data yang diminta oleh BPKP maupun suku dinas terkait untuk membantu proses audit.

"Saya titip pada anda supaya data-data yang diminta oleh Pak Ateh (Kepala BPKP), Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Kehutanan, berikan. Karena dari situ kita bisa mulai," sebutnya.