Kuansing, elaeis.co - Badan Kerja Sama Desa (BKD) Desa Sungai Buluh di Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, terus mengupayakan penyelesaian persoalan sisa lahan di desa itu dengan perusahaan kelapa sawit PT Wanasari Nusantara (WSN).

Upaya tersebut dilakukan para pihak secara bertahap melalui mekanisme musyawarah, audiensi, hingga mediasi bersama instansi terkait.

Menurut Ketua BKD Desa Sungai Buluh, Muhamad Maulana, perjuangan tersebut berawal dari terbitnya peta administrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi melalui Surat Nomor : IP.01.01.200/215-14.09/V/2024 tanggal, 7 Mei 2024.

Berdasarkan data tersebut, kata Maulana, terdapat lahan yang secara administratif berada di wilayah Desa Sungai Buluh, namun masih berada di luar HGU PT WSN seluas 905 hektare.

Selanjutnya, masyarakat Desa Sungai Buluh menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pada 12 November 2025.

"Dalam musyawarah tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat membentuk Badan Kerja sama Desa dan memberikan mandat kepada lembaga tersebut untuk memperjuangkan penyelesaian sengketa sisa lahan secara hukum dan melalui jalur musyawarah," kata Maulana kepada elaeis.co, Rabu (1/7). 

Sebagai langkah awal, lanjut Maulana, pihaknya melakukan audiensi dengan manajemen PT Wanasari Nusantara di kantor direksi perusahaan di Kota Pekanbaru pada 15 November 2025.

Pada pertemuan itu, BKD menyampaikan data administrasi dan meminta perusahaan memberikan kejelasan mengenai status sisa lahan dari areal konsesi korporasi.

Setelah audiensi berlangsung, BKD mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi agar memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut melalui mediasi atau mekanisme nonlitigasi.

"BKD juga meminta agar pemerintah menggelar hearing dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, PT Wanasari Nusantara, serta unsur pemerintah dan aparat penegak hukum," terangnya.