Paradoks ini akan berakhir bila tercipta suatu kondisi bahwa dana yang sudah ditarik dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk yang lain termasuk subsidi-subsidi, sehingga kesejahteraan yang berkurang akibat penarikan dan pungutan segera tergantikan. 

Namun apakah kondisinya akan seperti itu, bila kemudian yang dikembalikan kepada rakyat berupa pembangunan fasilitas, subsidi dan pelayanan publik ternyata dibiayai dari pos yang lain seperti utang negara atau bantuan luar negeri. Sedangkan pajak yang ditarik telah habis digunakan untuk membiayai dirinya sendiri dalam rangka mempertahankan tabiat bermewah-mewah dan boros, sebagai misal. 

Pencabutan subsidi BBM beberapa waktu lalu, telah membuktikan bahwa negara tidak sekadar mampu menciptakan paradoks, tapi juga kontraproduktif, negara berperan antagonis terhadap cita-cita utopis kesejahteraan rakyat. 

Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam sana, ketika negara mengumumkan subsidi BBM membengkak sekian ratus triliun. Siapa yang kemudian bisa membuktikan, bahwa pencatatan angka secara accrual basis tersebut memang mewakili fakta, atau hanya manipulasi angka-angka. Mana Bjorka?

Taruhlah itu benar, subsidi telah menghabiskan anggaran, mestinya negara berdiri paling depan dan berpikir keras, karena turbulensi yang diciptakan oleh kenaikan BBM kali ini sangat kuat, multiplier effect-nya menyapu semua sektor, memiskin dengan cepat. Sementara BLT hanyalah aspirin.

Selengkapnya baca di Elaeis Magazine edisi September 2022. Untuk pemesanan silahkan hubungi: 082286742091-081268378797