Jakarta, elaeis.co – Industri sawit nasional kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyinggung adanya indikasi praktik ekspor CPO yang merugikan negara. 

Tuduhan ini muncul terkait mekanisme pengiriman minyak sawit mentah ke Amerika Serikat melalui negara perantara, yang diduga menyebabkan penerimaan negara dari bea keluar dan pajak ekspor tidak tercatat sepenuhnya.

Menanggapi tudingan ini, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menegaskan pihaknya belum mendapatkan informasi lengkap soal tujuan akhir ekspor dan prosedur pelaporan. 

Menurutnya, setiap perusahaan sudah wajib membayar bea keluar sesuai Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan pemerintah, sehingga semua pengiriman tercatat secara resmi di pelabuhan.

Eddy juga menyoroti praktik re-export, yakni pengiriman CPO melalui satu negara sebelum diekspor ke tujuan akhir. Menurutnya, fenomena ini umum terjadi karena beberapa negara ingin menjadi hub ekspor sawit, dan bukan berarti terjadi pelanggaran. 

“Jika suatu negara meminta CPO melewati pelabuhan mereka sebelum diteruskan, hal itu tidak otomatis salah. Transparansi dan regulasi yang jelas sangat dibutuhkan,” ujar Eddy.

GAPKI meminta pemerintah memberikan kejelasan regulasi agar aktivitas re-export tidak disalahartikan sebagai pelanggaran. Tanpa pedoman yang jelas, asosiasi menilai pengusaha bisa dirugikan meski menjalankan prosedur yang sah.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan menegaskan telah menindaklanjuti temuan terkait pelaporan ekspor yang tidak sesuai dengan harga transaksi, atau under-invoicing, untuk memastikan kepatuhan industri. Praktik ini, jika terjadi, bisa berdampak signifikan pada penerimaan negara.

Kasus ini memicu perhatian luas karena menyentuh dua hal krusial: keamanan penerimaan pajak negara dan reputasi perdagangan internasional Indonesia. Pengawasan ketat diprediksi akan diberlakukan agar ekspor CPO lebih transparan, sekaligus menjaga kepercayaan buyer global.

Industri sawit kini menghadapi momentum penting untuk memperkuat sistem pelaporan, memastikan kepatuhan hukum, dan menjaga reputasi di pasar internasional. Para pelaku usaha dituntut bekerja sama dengan pemerintah untuk menegakkan standar transparansi dan menghindari potensi kerugian negara.

Dengan meningkatnya pengawasan dan sorotan publik, langkah pemerintah dalam menuntaskan isu ini akan menentukan arah tata niaga CPO Indonesia sepanjang 2026, termasuk potensi dampaknya terhadap harga, ekspor, dan pemasukan negara dari sektor kelapa sawit.