Pekanbaru, elaeis.co - Anggota DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari menyoroti kesulitan petani mengakses berbagai program bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Salah satu program yang sebetulnya sangat dibutuhkan petani sawit, kata Karmila, adalah program Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Akan tetapi, program yang telah diluncurkan sejak 2021 itu, hingga kini belum banyak dinikmati oleh para petani kelap sawit.

Khususnya terkait dengan jalan di daerah perkampungan petani sawit yang memang sejauh ini minum perhatian. Jangankan bantuan dari BPDPKS melalui program Sarpras, bantuan dari pemerintah daerah pun menurutnya sangat minim.

Oleh sebab itu, saat ini banyak petani sawit yang terpaksa memakai dana mereka sendiri untuk memperbaiki jalan-jalan rusak itu.

"Petani juga banyak andil kok ke desa-desanya," kata Karmila, kemarin.

"Contohnya ada jalan di kampung mereka yang lambat diperbaiki pemerintah, mereka menyumbang sama-sama itu untuk menutupi lobang-lobang di jalanan," ujarnya. 

Bahkan tak jarang juga para petani sawit di perkampungan membayar alat berat secara bersama-sama untuk kepentingan desa mereka. 

"Bahkan saat terjadi banjir, mereka juga menyumbang untuk membayar operator dan membayar minyak alat berat yang dipinjamkan pemerintah," kata dia.

Oleh sebab itu, Karmila berharap hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah untuk bisa mempermudah berbagai program bantuan yang diberikan kepada petani sawit.