Jakarta, elaeis.co – Indonesia masih memegang status sebagai raja sawit dunia dengan total luas perkebunan mencapai sekitar 16,8 juta hektare.

Komoditas ini menjadi tulang punggung ekspor nonmigas dan menopang kehidupan sekitar 6,8–6,9 juta petani di berbagai daerah sentra sawit, mulai dari Sumatera hingga Kalimantan.

Namun, di balik dominasi global tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan yaitu rendemen dan produktivitas kebun sawit rakyat masih jauh di bawah perusahaan besar.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil menegaskan bahwa kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan industri sawit nasional.

“Kalau korporasi bisa mencapai rendemen di atas 25 persen, sementara petani rakyat masih sekitar 16 persen, ini menunjukkan ada masalah serius di sisi budidaya dan pengelolaan kebun rakyat,” kata Ali Jamil dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kondisi Sosial Ekonomi Pekebun dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat di Jakarta, Selasa (30/6).

Data Kementerian Pertanian mencatat, dari total 16,8 juta hektare kebun sawit nasional, sekitar 6,8–6,9 juta hektare atau lebih dari 40 persen dikelola oleh petani rakyat. 

Artinya, secara struktur, petani memiliki peran sangat besar dalam menopang produksi sawit nasional.

Namun, kontribusi besar tersebut belum diikuti dengan produktivitas yang setara dengan pelaku usaha besar atau perusahaan perkebunan.

Secara umum, produktivitas kebun sawit rakyat masih berada di bawah standar industri. 

Faktor utama yang memengaruhi antara lain usia tanaman yang sudah tua, penggunaan benih tidak unggul, serta minimnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP).

Ali menilai, kondisi ini membuat potensi besar sawit rakyat belum bisa dimaksimalkan secara optimal.

“Indonesia memang nomor satu di dunia dari sisi luas lahan sawit. Tapi kita harus jujur, produktivitas petani kita masih tertinggal,” ujarnya.