Sanggau, elaeis.co – Polres Sanggau, Kalimantan Barat, melaksanakan kegiatan Asistensi Gugus Tugas Polri Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan. Kegiatan ini dipimpin oleh Kabidkum Polda Kalbar, Kombes I Made Ary Pradana, selaku Pamatwil Ketahanan Pangan di Polres Sanggau.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Sanggau, AKBP Suparno Agus Candra Kusumah, Wakapolres Sanggau Kompol Yafet Efraim Patabang, serta sejumlah pejabat dari Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau dan instansi terkait lainnya.

Pada kesempatan itu Suparno melaporkan bahwa pihaknya telah menjalankan Program Monokultur dan Tumpang Sari yang saat ini sedang dalam proses validasi data oleh Biro SDM. “Dari target luas lahan 10 ribu hektare, kami telah memenuhi 9.038,8 hektare. Sementara sekitar 961,2 hektare lagi masih dalam proses,” jelasnya dalam rilis Humas Polres Sanggau dikutip elaeis.co Ahad (12/1).

Lebih lanjut, Kapolres menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program tumpang sari adalah ketersediaan lahan milik perusahaan perkebunan sawit. “Kami telah mengundang pihak perusahaan untuk membahas kendala yang dihadapi. Hasil diskusi akan dilaporkan secara berjenjang kepada Polda Kalbar dan Mabes Polri guna mendukung penyelesaian masalah secara komprehensif,” sebutnya.

Dia menambahkan bahwa program tumpang sari dengan memanfaatkan lahan produktif perkebunan untuk penanaman jagung akan dilaksanakan secara serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Januari 2025.

“Untuk mendukung keberhasilan program ini, data perizinan usaha perkebunan sawit dari perusahaan yang tergabung dalam GAPKI turut menjadi perhatian kami,” sebutnya.

Sementara itu, I Made Ary Pradana menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional. “Program ini menjadi bagian integral dari 100 Hari Asta Cita Presiden RI untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kami mendukung sepenuhnya rencana dan pelaksanaan yang telah dirancang oleh tim Gugus Tugas Ketahanan Pangan di Polres Sanggau,” ujarnya.

Dia berharap seluruh pihak terkait mempersiapkan pelaksanaan program tumpang sari dengan optimal. “Target 10.000 hektare bukanlah jumlah yang kecil, sehingga diperlukan kerja sama yang solid antara Polri, pemerintah daerah, dan perusahaan. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan sejauh ini dan akan memonitor implementasinya secara langsung di lapangan,” tambahnya.

Kabidkum Polda Kalbar juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor. “Kerja sama antara Polri dan instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian dan perangkat desa, harus terus diperkuat. Kami telah menyusun SOP dan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan sesuai target,” tegasnya.