Rengat, elaeis.co - PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP) menjadi sasaran pemerintah daerah Indragiri Hulu, Riau, untuk melakukan pengecekan antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Peninjauan lapangan tersebut sebagai bentuk upaya koordinasi dan konsultasi dini terkait kesiapan perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Badan Kesbangpol Inhu, Bambang Indramawan, mewakili Bupati Inhu, Rezita Meylani Yopi, menyampaikan pemerintah telah menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana karhutla pada tahun 2023. Ini merupakan tindak lanjut surat Gubernur Riau tanggal 7 Februari 2023 perihal peringatan dini waspada Karhutla.
Menurutnya, setelah ditetapkan siaga darurat ini Bupati Rezita Meylani Yopi mengintruksikan kepada instansi terkait, sektor usaha, dan seluruh pihak agar dapat menggerakkan segala sumbar daya dan kemampuan dalam penanganan
karhutla di Inhu.
"Saya mengapresiasi PT TPP atas upaya antisipasi yang dilakukan, baik itu sarana, peralatan, maupun personil yang telah dipersiapkan guna mencegah karhutla," katanya pada acara simulasi penanggulangan karhutla yang digelar PT TPP, Kamis (22/6).
Berdasarkan data dari BMKG Pekanbaru, dan data normal curah hujan terkait perkiraan awal musim kemarau terjadi mulai Mei hingga Juli 2023. Sementara puncaknya diprediksi pada Juli sampai Oktober pada 2023.
"Petunjuk itu menjadi bahan evaluasi sehingga penanganan dan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin, bagi korporasi seyogyanya melakukan hal yang sama. Ini terbukti hanya dilakukan oleh PT TPP," ungkapnya.
Pemkab Inhu Puji Peralatan Pemadaman Karhutla Milik PT TPP
Diskusi pembaca untuk berita ini