Oleh: Dimas H Pamungkas*) 

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk potensi gangguan pasokan energi akibat dinamika geopolitik, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan implementasi biodiesel B50. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi berbagai kendala. Namun demikian, di saat yang bersamaan, muncul tantangan mendasar yang tidak dapat diabaikan, yakni sejauh mana sistem produksi kelapa sawit nasional siap menopang peningkatan kebutuhan bahan baku di tengah tekanan iklim, khususnya potensi El Niño yang akan terjadi pada tahun 2026 ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan dini bahwa tahun 2026 berpotensi diwarnai oleh musim kemarau yang datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan memiliki karakter lebih kering dari kondisi normal. Bahkan, terdapat peluang munculnya fenomena El Niño pada semester kedua yang berpotensi memperkuat tekanan kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam konteks sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, kondisi ini tidak dapat dipandang sebagai fenomena musiman biasa. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa dampak kekeringan terhadap sawit bersifat tidak langsung, tetapi sistemik. Kekurangan air pada fase kritis tanaman tidak serta-merta menurunkan produksi pada tahun berjalan, melainkan memicu gangguan fisiologis yang efeknya baru terasa pada siklus produksi berikutnya.

Meski demikian, stres air tetap memberikan dampak dalam jangka pendek. Salah satu gejala yang umum terjadi adalah perlambatan pematangan buah, yang berdampak pada pergeseran distribusi panen dalam tahun berjalan. Artinya, potensi terjadinya periode trek buah menjadi lebih besar pada fase-fase tertentu selama El Niño berlangsung. Kondisi ini dapat diperparah oleh meningkatnya abortus bunga akibat terganggunya proses pembentukan buah sejak fase penyerbukan, yang pada akhirnya berimplikasi pada penurunan potensi produksi tandan buah segar (TBS), baik pada tahun berjalan maupun pada periode berikutnya.
Dengan demikian, risiko utama El Niño tidak hanya terletak pada fluktuasi produksi jangka pendek, tetapi juga pada penurunan kapasitas produksi dalam beberapa bulan hingga satu siklus produksi ke depan.

Kondisi ini juga membuat dinamika program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi semakin kompleks. Pergeseran pola musim dan ketidakpastian curah hujan berpotensi memengaruhi keberhasilan fase awal penanaman kembali, yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Tanaman muda yang belum memiliki sistem perakaran yang kuat menjadi sangat rentan terhadap stres air, sehingga kemarau panjang dapat meningkatkan risiko kegagalan tanam apabila pelaksanaan tidak disesuaikan dengan kondisi iklim.

Dalam praktiknya, kondisi ini berpotensi menyebabkan penundaan atau pergeseran musim tanam dalam program PSR, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perlambatan penyerapan dana serta menurunnya capaian program. Lebih jauh, setiap keterlambatan dalam PSR akan memberikan implikasi sistemik terhadap keberlanjutan produksi sawit nasional di masa mendatang.

Di sisi lain, dinamika geopolitik global dan potensi krisis pasokan energi mendorong adanya percepatan kebijakan energi nasional. Implementasi program biodiesel B50 yang semula direncanakan pada 2027, kini berpotensi dipercepat menjadi 2026.

Percepatan ini tentu membawa implikasi besar terhadap kebutuhan bahan baku. Diperkirakan diperlukan tambahan lebih dari 3 juta ton CPO untuk mendukung implementasi B50 apabila mulai dijalankan pada April tahun ini. Kebutuhan tersebut muncul di tengah ketidakpastian produksi akibat tekanan iklim, yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Di sinilah tantangan utama mulai terlihat. Jika El Niño berdampak pada produksi—baik melalui pergeseran distribusi panen maupun penurunan potensi produksi pada periode berikutnya—maka ketersediaan feedstock untuk biodiesel akan menjadi terbatas. Dalam situasi ini, alokasi CPO berpotensi semakin terserap untuk kebutuhan domestik, sehingga ruang ekspor menjadi tertekan.

Penurunan volume ekspor tersebut pada gilirannya dapat berdampak terhadap penerimaan devisa negara, termasuk dari instrumen bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan program biodiesel itu sendiri. Di sisi lain, keterbatasan pasokan global berpotensi mendorong kenaikan harga CPO internasional, yang kemudian menciptakan dinamika harga yang semakin kompleks bagi pasar domestik.

Di sisi lain, perlu juga dicermati bahwa dinamika harga energi global dapat menciptakan mekanisme penyeimbang (offset) terhadap tekanan pembiayaan biodiesel. Kenaikan harga minyak diesel (solar) berpotensi memperkecil selisih harga antara biodiesel dan BBM fosil, sehingga secara nominal beban subsidi atau insentif program biodiesel dapat berkurang.

Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memberikan ruang bagi program B50 untuk tetap berjalan meskipun terjadi tekanan pada sisi pasokan CPO. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan risiko yang ada. Kenaikan harga diesel yang menjadi faktor penyeimbang justru berpotensi membawa implikasi yang lebih luas terhadap perekonomian. Penyesuaian harga BBM, termasuk biosolar di tingkat SPBU, dapat mendorong tekanan inflasi serta meningkatkan biaya logistik dan produksi di berbagai sektor.

Dengan demikian, meskipun secara fiskal terdapat potensi offset yang dapat menjaga keberlanjutan program biodiesel dalam jangka pendek, dinamika yang menyertainya berpotensi menciptakan tekanan baru pada sistem ekonomi secara keseluruhan. Di sinilah pentingnya kehati-hatian dalam membaca konteks yang lebih luas, agar kebijakan tidak hanya terlihat berjalan secara administratif, tetapi juga tetap sehat secara ekonomi dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor sawit, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlanjutan program biodiesel itu sendiri. Ketika harga bahan baku meningkat dan pasokan menjadi terbatas, tekanan terhadap skema pembiayaan akan semakin besar. Dalam situasi seperti ini, terdapat risiko munculnya ketidakseimbangan baru antara alokasi biodiesel yang didorong oleh kebijakan dengan kebutuhan domestik dan ekspor lainnya, terutama jika tidak sejalan dengan kapasitas riil sistem produksi.
Oleh karena itu, pendekatan kehati-hatian menjadi sangat penting dalam mengawal kebijakan implementasi B50 di tengah ketidakpastian iklim. Kebijakan yang terlalu kaku dalam menetapkan tingkat mandatori dapat berisiko mengabaikan dinamika pasokan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti El Niño.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam mengelola keseimbangan antara kebutuhan energi dan kapasitas produksi sawit nasional. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan sistem pengendali keseimbangan rantai pasok sawit–energi, yang memungkinkan penyesuaian tingkat mandatori biodiesel secara dinamis berdasarkan kondisi riil produksi, stok, serta proyeksi pasokan ke depan.

Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi komitmen terhadap pengembangan energi terbarukan, melainkan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan selaras dengan daya dukung sistem produksi. Dengan pendekatan ini, kebijakan biodiesel tidak bersifat kaku, tetapi memiliki fleksibilitas yang terukur dalam merespons tekanan eksternal, baik yang berasal dari faktor iklim maupun dinamika pasar global.

Penutup
Pada akhirnya, fleksibilitas kebijakan dalam menentukan tingkat mandatori biodiesel menjadi hal yang esensial, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan energi, alokasi domestik lainnya, stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta kemampuan pembiayaan program. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa program biodiesel tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi juga tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks yang lebih luas, tantangan implementasi B50 tidak semata merupakan persoalan teknis maupun energi, melainkan bagian dari dinamika sistem produksi sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam ekosistem tata kelola sumber daya yang kini semakin kompleks. Fenomena El Niño 2026 menjadi pengingat bahwa ketahanan energi berbasis sawit tidak dapat dilepaskan dari ketahanan sistem produksinya, yang sangat dipengaruhi oleh daya dukung wilayah dan faktor iklim.

Oleh karena itu, selain mendorong fleksibilitas dalam penetapan mandatori biodiesel, diperlukan pula penguatan sistem produksi secara lebih terarah dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional, sekaligus memperkuat mekanisme monitoring terhadap keseimbangan rantai pasok, menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengembangan program biodiesel benar-benar merupakan keniscayaan dalam mendukung ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

*) Senior Researcher di IPOSS dan Pengurus DPP Himpunan Alumni IPB Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Disclaimer:Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dalam kapasitas akademik dan profesional, dan tidak dimaksudkan untuk mewakili sikap atau pandangan resmi DPP Himpunan Alumni IPB maupun institusi lainnya.