Kemiskinan
Sorotan terbaru dari Tag # Kemiskinan
Dosen UHO Ungkap Sawit Bisa Tekan Kemiskinan di Daerah 3T
Dosen UHO ungkap sawit berperan penting tekan kemiskinan di daerah 3T lewat lapangan kerja, pendapatan, dan ekonomi desa yang tumbuh.
Resmikan Kantor Baru, Koperasi Sawit Mukti Jaya Gelar RAT Tutup Buku 2024
Koperasi Sawit Mukti Jaya meresmikan pembukaan kantor barunya di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat (kobar), Kalimantan Tengah. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2024. Acara peresmian ini dihadiri sejumlah tamu undangan dan seluruh anggota koperasi. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisperindagkopUKM) Kabupaten Kobar, Alfan Khusnaini, hadir langsung meresmikan kantor baru koperasi tersebut. Selain itu, turut hadir Camat Kotawaringin Lama, Kepala Desa Sumber Mukti, perwakilan Polsek Kotawaringin Lama (Babinsa), serta Manager Kebun PKS PT Sungai Rangit (Sampoerna Agro). “Koperasi ini merupakan bagian dari soko
Perkebunan Sawit Salah Satu Sektor Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Selain menjadi komoditi andalan Indonesia, Kelapa Sawit menjadi sektor industri yang terbukti ikut mengentaskan kemiskinan di Nusantara. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-Pir), Rusman Heriawan.
Dengan 'Brondol Sawit', PBS Digandeng Atasi Kemiskinan dan Stunting di Pasbar
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar), Sumatera Barat, menggandeng berbagai pihak untuk menuntaskan persoalan kemiskinan dan stunting. Salah satunya pihak perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit. Kerja sama ini dilaksanakan dengan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan sawit dengan nilai total Rp304,950 juta. Penyerahan bantuan itu dilakukan usai upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Pasbar, Minggu (17/8). Acara dipimpin langsung oleh Bupati Pasbar H. Yulianto yang didampingi Wakil Bupati M. Ilhami,
Ditalangi DBH Sawit, Ribuan Pekerja Sawit di Pasaman Dapat Perlindungan Sosial
Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mendaftarkan sebanyak 1.850 pekerja sektor kelapa sawit sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Kepesertaan para pekerja yang tergolong kategori
Dorong Produktivitas dan Kesejahteraan, Petani Sawit Rotan Mulya Dapat Bantuan Pupuk dan Pestisida
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menyalurkan bantuan pupuk dan pestisida kepada petani sawit melalui Koperasi Unit Desa Plasma Kelapa Sawit (KUDPKS) Mulya Indah Permai di Desa Rotan Mulya, Kecamatan Mesuji Raya. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki MSi, sebagai
Dari Sawit hingga Kopi: Transmigrasi Terbukti Bisa Angkat Ekonomi Warga Sulbar
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK) menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) di daerah itu mencapai 146, angka ini jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan tingkat kesejahteraan petani Sulbar yang cukup baik. Dan tingginya NTP banyak ditopang sektor pertanian di kawasan transmigrasi.
Transmigrasi dan Perkebunan Sawit Tekan Angka Kemiskinan di Sulbar
Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Barat (sulbar) tercatat sebesar 3,17 persen. Hal ini menjadikan Sulbar sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah kelima di Indonesia.
Presiden NDB Kaget Dengar Capaian Program Biodiesel Sawit Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan delegasi New Development Bank (NDB) yang dipimpin oleh Presiden NDB Y.M. Dilma Vana Rousseff, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. NDB merupakan bank yang didirikan oleh negara BRICS untuk memobilisasi sumber daya alam dalam pengembangan infrastruktur dan proyek berkelanjutan.
Kewajiban Plasma Naik Jadi 30%, Petani Sawit: Sudah Saatnya Masyarakat Merasakan Manfaat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membuat aturan baru. Perusahaan sawit yang mengajukan hak guna usaha (HGU) baru, diwajibkan langsung merealisasikan plasma 20 persen kepada masyarakat. Sementara perusahaan yang melakukan perpanjangan HGU, kewajiban plasmanya dinaikkan 10 persen menjadi 30 persen.