Pansus
Sorotan terbaru dari Tag # Pansus
DPR Musti Berani Rekomendasi Langsung Pelepasan Lahan Transmigrasi dari Kawasan Hutan
Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPR/MPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR/MPR RI, menyoroti persoalan serius mengenai lahan dan desa-desa yang saat ini masuk dalam kawasan hutan. Salah seorang Anggota Pansus Agraria menilai konflik ini telah merugikan masyarakat, khususnya pemilik lahan transmigrasi yang telah memiliki sertifikat sejak puluhan tahun lalu.
Gapki Menilai PAP Menambah Beban Industri Sawit
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ikut menyoroti usulan Pansus DPRD Riau mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1.700/batang. Gapki menilai jika diberlakukan maka industri sawit khususnya di Riau memiliki beban baru disamping tekanan yang sudah ada saat ini.
Usulan PAP Kelapa Sawit Musti Jelas Arahnya
Usulan Pajak Air Permukaan (PAP) yang diusulkan oleh Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau masih menjadi perbincangan hangat petani kelapa sawit di Bumi Lancang Kuning. Tidak sedikit petani yang menuntut penjelasan kepada siapa PAP itu dikenakan.
Pajak Air Permukaan Dinilai Tepat Sasar PKS, Bukan Pohon Sawit
Pengamat Ekonomi Universitas Riau (Unri), Dahlan Tampubolon ikut menyoroti usulan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) pohon kelapa sawit. Menurutnya PAP it seharusnya difokuskan pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS), bukan pada tanaman sawit di perkebunan.
Sempurnakan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pansus DPRD Kaltim Konsultasi ke KLH
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (kaltim) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) melakukan konsultasi awal dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jakarta. Konsultasi ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan regulasi daerah yang diharapkan menjadi payung hukum perlindungan
Pansus Perkebunan Sawit DPRD Gorontalo Datangi KPK, Begini Hasilnya
Pansus Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo terus melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga negara sebelum membuat rekomendasi terkait tata kelola sawit di daerah tersebut. Setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan (ditjenbun) Kementerian Pertanian RI di Jakarta, tim pansus dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Perkebunan Sawit, Umar Karim, didampingi dua ketua komisi dan beberapa anggota dewan lainnya mendatangi gedung Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Godok Rekomendasi, Pansus Perkebunan Sawit DPRD Gorontalo Koordinasi dengan Ditjenbun
Pansus Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan (ditjenbun) Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pansus Perkebunan Sawit, Umar Karim, didampingi anggota pansus lainnya. Di hadapan jajaran pejabat Direktorat Tanaman Kelapa Sawit, Umar Karim menjelaskan, tujuan kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data, masukan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait pengelolaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. “Kami ingin memastik
HGU Sawit Tak Digarap Perusahaan di Gorontalo Diminta Dibagikan ke Masyarakat
DPRD Provinsi Gorontalo melalui Panitia Khusus (Pansus) Kelapa Sawit menggelar rapat kerja bersama sejumlah pihak untuk membahas pengelolaan lahan hak guna usaha (HGU) oleh perusahaan sawit. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Umar Karim itu menghadirkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, PT Palma Grup
Realisasi Plasma Oleh Perusahaan Sawit Minim, DPRD Riau akan Bentuk Pansus
Masih banyak perusahaan di Riau belum menjalankan kewajibannya membangun kebun plasma bagi masyarakat. Padahal, peraturan mewajibkan perusahaan mengalokasikan 20 persen dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk masyarakat. Terkait dengan hal ini, DPRD Riau berkoordinasi dengan Pemprov Riau membentuk panitia khusus (pansus) untuk memastikan pelaksanaan pembangunan kebun plasma sawit oleh perusahaan.
DPRD Gorontalo Bahas Permasalahan Sawit dengan Perwakilan Ombudsman RI
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Gorontalo guna membahas pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. Pertemuan berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.