Perusahaan Sawit Di Kalbar Didorong Lakukan Uji Tuntas HAM
Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang turut menandatangani United Nation Guiding Principle on Bussines and Human Right (UNGP BHR) atau Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.
Sorotan terbaru dari Tag # HAM
Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang turut menandatangani United Nation Guiding Principle on Bussines and Human Right (UNGP BHR) atau Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.
Dialog Tahunan Minyak Sawit Berkelanjutan Eropa (SPOD), yang diselenggarakan oleh Action for Sustainable Derivatives (ASD), IDH, dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Paris, Prancis, mempertemukan lebih dari 250 pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk memajukan keberlanjutan sosial di sektor minyak sawit.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bertemu dengan para pemangku kepentingan bisnis minyak sawit berkelanjutan dunia yang bergabung dalam Forum Nachhaltiges Palm (FONAP) di Jerman baru-baru ini. Hal ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan petani guna melakukan pendekatan secara langsung kepada pembeli minyak sawit berkelanjutan dunia.
Sejumlah persoalan terus membelit buruh perkebunan kelapa sawit dan hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena itu, Federasi Serikat Buruh Kalimantan Barat (FSBKS) mendesak pemerintah segera membuat regulasi khusus untuk melindungi hak-hak buruh perkebunan kelapa sawit.
Komisi I dan III DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Inti Lestari (SIL) dan PT Sawit Inti Perkasa (SIP). Masalah ini muncul akibat pemecatan sepihak oleh perusahaan terhadap ketua serikat pekerja perusahaan tersebut di Semunad, Kecamatan Tulin Onsoi.
Beberapa hari lalu, dalam Musrenbangnas RPJMN 2025 - 2029, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa sawit merupakan komoditi strategis dan aset negara yang harus dilindungi. Karena itu tidak perlu takut dengan isu deforestasi untuk memperluas perkebunan sawit, karena sawit juga mampu menyerap karbon dioksida.
Menindaklanjuti viralnya penyekapan ibu dan anak di Desa Bakam, Kabupaten Bangka, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Sugito bertindak cepat dengan langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Babel serta menugaskan Kepala Satpol PP Kep. Babel untuk melakukan penanganan terhadap hal tersebut.
Staf Ahli Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Muslihin SP, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Gren Lampusui Bombana itu diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana melalui Dinas Pertanian, Jumat (29/11).
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Draft Hasil Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB).
Setelah melalui proses revisi yang ekstensif dan menyeluruh pada Konferensi Meja Bundar tahunan tentang Minyak Sawit Berkelanjutan, Anggota RSPO memilih mengadopsi Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO 2024 dan Standar Petani Kecil Mandiri (ISH) pada Sidang Umum RSPO ke-21 (GA21) di Bangkok, Thailand.