Jakarta, elaeis.co - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bakal meluncurkan sebuah aplikasi yang memuat data dan informasi seluruh industri kelapa sawit. Namanya, 'Amandasari'.

'Amandasari' ini singkatan dari Aplikasi Manajemen Data Sawit RI. Seluruh informasi terkini tentang industri kelapa sawit akan disajikan dalam aplikasi tersebut.

"Jadi, aplikasi ini nantinya dapat digunakan oleh seluruh stakeholder kelapa sawit di Indonesia," kata Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto dalam keterangannya resminya dikutip elaeis.co, kemarin.

Kabul mengatakan, dibikinkannya aplikasi ini sebagi wujud upaya BPDPKS untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada seluruh stakeholder kelapa sawit di Indonesia.

“Memang data kelapa sawit sudah banyak di berbagai instansi. Namun, BPDPKS berupaya melalui 'Amandasari' ini, data industri kelapa sawit dalam negeri akan terintegrasi dalam satu aplikasi," kata alumnus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tersebut.

Kabul menambahkan, aplikasi ini juga sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, agar setiap unit di Kementerian Keuangan dapat menyediakan dan mengelola data secara baik, sehingga dapat digunakan untuk analisis.

"Aplikasi ini akan menggunakan Big Data. Tujuannya agar jenis dan variasi data yang dimasukkan ke aplikasi banyak. Data yang ditampilkan juga akan lebih akurat dan variatif," kata dia.

Agar aplikasi ini cepat terwujud, BPDPKS juga akan menjalin kerja sama dengan beberapa pihak sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya dengan Badan Pusat Statistik terkait pertukaran data kelapa sawit di Indonesia. 

Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel, Nugroho Adi Wibowo menambahkan, dalam tahap awal ini, Amandasari terlebih dahulu akan menampilkan data-data seperti harga CPO, harga TBS, dan harga minyak nabati lainnya serta data terkait perkembangan realisasi program BPDPKS.

“Melalui aplikasi ini, kita bakal membangun suatu sistem yang memuat data tentang industri kelapa sawit yang tidak hanya dapat digunakan oleh internal BPDPKS, namun dapat juga digunakan oleh instansi pemerintah maupun stakeholder lainnya," pungkasnya.