Nusantara 

Elvi: Publik Sudah Lama Menunggu Izin Konsesi Kawasan Hutan Dicabut

Elvi: Publik Sudah Lama Menunggu Izin Konsesi Kawasan Hutan Dicabut
Ilustrasi kebun sawit. Internet

Pekanbaru, Elaeis.co - Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) awal Januari lalu menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan izin konsesi dalam kawasan hutan. Setidaknya ada sebanyak 192 perusahaan yang izinnya dicabut. Sementara luasan lahan tertuang dalam  SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 itu mencapai 3 juta hektar lebih.

Peraturan ini tentu mendapat beragam komentar sejumlah pihak. Seperti Pakar Lingkungan, Dr Elviriadi yang turut berkomentar.

Menurutnya langkah ini adalah bentuk penegakan peraturan yang memang sudah ditunggu masyarakat.  Sebab izin lahan yang ditelantarkan menurutnya cukup signifikan. Sedangkan masyarakat membutuhkan lahan untuk bercocok tanam.

"Kalau dicabut kita setuju, tapi mau diapakan lahan itu? Itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya," terang Elvi yang juga merupakan Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI ini, kepada elaeis.co, Jumat (14/1/2022).

Menurutnya, izin kelola hutan, tambang dan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah pilihan politik peradaban. Bukan semata-mata soal teknis regulasi.

Dijelaskannya, usai pencabutan izin itu dilakukan, masyarakat pasti menanti kebijakan pemerintah (KLHK) atas lahan tersebut. 

"Belum tau ini arahnya kemana. Jika profetis, maka spiritualitas transenden akan mengarahkan Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya untuk mengkonsolidir rakyat melalui integrasi Pemda. Tapi jika prosedural formal, maka kemunculan kaum kapitalis untuk merebut HGU menguat," terangnya.

Menurut penglihatannya di lapangan hingga saat ini belum ada reaksi dari berbagai pihak perusahaan itu. "Saya rasa mereka takut lantaran ini kebijakan arahan presiden langsung," tandasnya.


 

Editor: Sany Panjaitan