Untuk itu, jika tidak segera ditangani, kebijakan ini berpotensi menyebabkan kemunduran sosial dan ekonomi di pedesaan Sarawak. 

Keterbatasan finansial akan membuat pekebun tidak mampu memanen yang berujung pada lahan terbengkalai dan penurunan produktivitas sawit secara langsung. 

"Kelapa sawit merupakan sumber utama kehidupan masyarakat di sini. Melemahnya daya saing mereka akan berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar," katanya. 

Untuk memastikan pekebun kecil di Sarawak tetap kompetitif dan mampu menghidupi keluarga mereka, DOPPA mendesak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup (KPDN), meninjau ulang kerangka subsidi dengan sistem verifikasi yang lebih realistis. 

Pekebun kecil harus diberikan akses untuk mengajukan pengecualian terhadap harga solar tanpa subsidi secara langsung kepada KPDN. Lisensi MPOB dan data registrasi harus diakui sebagai dokumen resmi untuk memverifikasi status pekebun aktif, guna meningkatkan transparansi serta mencegah penyalahgunaan.

"DOPPA siap bekerja sama dengan KPDN, Kementerian Perkebunan dan Komoditas, serta MPOB untuk membangun mekanisme yang efektif. Kita berharap pemerintah federal dapat segera mengambil langkah dalam semangat Malaysia Madani untuk menyempurnakan kebijakan ini, sehingga pekebun kecil di daerah terpencil tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi nasional," pungkasnya.