Sarawak, elaeis.co - Persatuan Penanam Kelapa Sawit Dayak Sarawak (DOPPA) mengaku prihatin dengan kenaikan harga solar di wilayah tersebut. 

Pasalnya, sekitar 56.000 ekonomi pekebun sawit mandiri di negara bagian terbesar di Malaysia itu akan terdampak. 

Presiden DOPPA, Dr. Napolean R. Ningkos mengatakan, kebijakan ini membuat harga pasar solar kini menjadi RM3,97 per liter, atau naik drastis sebesar 84,65% dari harga sebelumnya RM2,15 per liter. 

"Tentu kenaikan ini memberikan beban berat bagi ribuan keluarga di pedesaan yang bergantung pada sektor sawit sebagai sumber utama penghasilan mereka," kata Napolean dalam keterangan tertulisnya kepada elaeis.co, Jumat (3/7). 

Meskipun DOPPA memahami niat pemerintah federal untuk mengurangi kebocoran keuangan melalui mekanisme Budi Madani, menurut Napolean penting untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pedesaan di Sarawak. 

Sebab, harga bahan bakar tanpa subsidi sangat membebani masyarakat terutama bagi petani yang lokasi kebunnya jauh dari pemukiman. 

"Berbeda dengan petani yang punya kebun satu hamparan. Sementara pekebun kecil, lahan mereka tersebar atau terpisah. Medannya juga berat, jalan tidak beraspal yang mengharuskan mereka menggunakan kendaraan berbahan bakar solar untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) ke pabrik atau pusat pengumpulan," terangnya. 

Belum lagi, bagi pekebun kecil di Serawak, solar adalah kebutuhan utama dalam operasional harian. Digunakan untuk mengoperasikan mesin dan transportasi dari daerah terpencil.

Tentu dengan kenaikan harga sebesar 84,65% ini, harga angkut juga meningkatkan hingga menggerus margin keuntungan yang juga akan mengancam rantai pasok minyak sawit lokal.

"Mekanisme subsidi yang membatasi alokasi maksimal 200 liter per bulan ini tidak sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Sebab, aktivitas pengangkutan TBS setiap hari dengan cepat menghabiskan kuota tersebut, sehingga banyak pekebun harus membeli dengan harga pasar. Belum lagi, juga banyak pekebun yang mendaftarkan lisensi MPOB mereka atas nama badan usaha. Gara-gara ini hanya petani tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi," jelasnya.