Jakarta, elaeis.co - Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, sektor industri pengolahan sawit telah menyerap tenaga kerja langsung tidak kurang dari 5,2 juta orang dan menghidupi hingga 20 juta orang.

Bahkan menurut Putu, aktivitas industri pengolahan sawit telah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi khususnya di luar Pulau Jawa, seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah timur Indonesia dan menggerakkan aktivitas produktif kegiatan usaha kebun di sektor industri sawit, khususnya daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdalam).

"Bahkan, multiplier effect dari aktivitas industri pengolahan sawit ini juga telah menumbuhkan aglomerasi atau kawasan industri baru berbasis sawit seperti di Dumai (Riau), Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Tarjun (Kalimantan Timur), dan Bitung (Sulawesi Utara),” kata Putu dalam keterangan resminya dikutip elaeis.co, Kamis (14/7).

Pada tahun 2021, kata Putu, ekspor produk sawit mencapai 40,31 juta ton dengan nilai ekspor USD35,79 miliar, meningkat sebesar 56,63% dari nilai ekspor tahun 2020.

"Dalam kurun 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat cukup signifikan, dari 20% di tahun 2010 menjadi 80% pada 2020. Hal ini sesuai target peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2010,” kata dia.

Putu menegaskan, hilirisasi industri berbasis kelapa sawit merupakan salah satu keberhasilan dari kebijakan pemerintah yang menetapkan sektor ini sebagai program prioritas nasional. 

“Saat ini terdapat 168 jenis produk hilir kelapa sawit yang telah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri untuk keperluan pangan, fitofarmaka (nutrisi), bahan kimia (oleokimia), hingga bahan bakar terbarukan (biodiesel FAME). Sementara pada tahun 2011, hanya ada 54 jenis produk hilir kelapa sawit yang kita produksi,” imbuhnya.

Dalam visi hilirisasi tahun 2045, Indonesia menargetkan akan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia, sehingga mampu menjadi price setter (penentu harga) CPO global.

Adapun sejumlah kebijakan yang perlu dijalankan, antara lain peningkatan produktivitas, hilirisasi pada oleofood, oleokimia, dan biofuel. 

"Selain itu, memperkuat ekosistem, tata kelola, dan capacity building," pungkas Putu.