Jakarta, Elaeis.co - Regulasi terkait Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) hilir masih disusun oleh pemerintah, ditargetkan selesai pada akhir tahun ini dan diterapkan pada 2022. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memprioritaskan pemberian insentif pada pemegang sertifikasi ISPO di sektor hilir. 

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Emil Satria mengatakan, perusahaan pemegang ISPO hilir nantinya akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif seperti diskon harga gas industri atau tunjangan pajak.

“Akan kami coba, industri yang mendapatkan ISPO supaya menjadi mitra prioritas dalam layanan-layanan tersebut,” katanya dikutip Bisnis.com.

Emil melanjutkan, penyusunan ISPO di sektor hilir atau rantai pasok akhir merupakan respon terhadap tren permintaan konsumen produk minyak sawit global yang semakin sadar akan isu keberlanjutan. Jika telah diundangkan nantinya, regulasi ini akan menjadi pelengkap bagi ISPO hulu yang sudah berlaku sejak 10 tahun lalu.

ISPO hulu diketahui memiliki tiga skema, yakni produksi, pabrik, dan integrasi. Dengan tambahan satu skema lagi di sisi rantai pasok, ISPO akan menjadi lengkap dalam satu kesatuan.

“Kami sepakat bahwa ini masuk di dalam skema 4, satu kelembagaan ISPO. Jadi tidak perlu kita dikotomikan lagi hulu dan hilirnya,” jelasnya.

Emil menambahkan, dalam postur regulasi ISPO hilir, Kemenperin juga mengakomodasi rencana harmonisasi dengan standar keberlanjutan kelapa sawit global yang dibentuk negara produsen kelapa sawit lain. Misalnya Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dan dikoordinasikan oleh Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).