Ia menyebutkan, beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Sementara itu.RB Agus Widjayanto kembali menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama hak guna usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.

“Tugas kita mengawal program strategis nasional dan juga kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan lain," ucap RB Agus Wijayanto. 

"Kita juga mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Ombudsman dan survei KPK juga terhadap kita,” ia menambahkan. 

Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI. 

Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang.