Jakarta, Elaeis.co - Kementerian Perindustrian (Kemenprin) mendukung penuh peningkatan ekspor produk industri kecil dan menengah (IKM), termasuk produk halal, yang belum lama ini diekspor ke Jepang.

“Pada Kamis (30/9) kemarin, kami bersama Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin melepas satu kontainer produk halal dari CV Sariraya ke Nagoya Jepang. Kemenperin siap membuka keran insentif bagi pengembangan industri halal,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran persnya, Sabtu (2/10).

Ekspor ke-101 Sariraya Indonesia tersebut merupakan salah satu indikator target market produk halal Indonesia terbuka ke seluruh dunia.

"Kami akan membawa produk industri halal tersebut untuk dipamerkan di World Dubai Expo yang akan diadakan bulan Oktober 2021,” ujar Menperin.

Adi Dharma, Owner PT Sariraya Indonesia, mengungkapkan bahwa produk-produk halal yang ekspor ke Jepang di antaranya kerupuk bawang, kerupuk jengkol, keripik sagu tempe, keripik tempe pedas, keripik tempe original, dan palm sugar. 

"Saat ini, Sariraya Co Ltd juga telah memiliki pabrik tempe terbesar di Jepang, serta pabrik bakso dan pabrik bumbu pecel," kata dia.

Jangka waktu dekat ke depan, pihaknya juga akan memperbesar jaringan bisnis makanan-minuman (mamin) halal dengan membangun pabrik tahu Sumedang di Nagoya dan Halal Distribution Center di Jepang bagian tengah.

"Nantinya, halal distribution center ini akan menampung produk UMKM dan industri dari 34 propinsi seluruh Indonesia. Hal tersebut akan semakin mendongkrak laju ekspor mamin Halal asal Indonesia ke Jepang," ungkap Adi.

Pada tahap pertama, Halal Industrial Park Sidoarjo mengalokasikan pembangunan seluas 15 hektare yang diperuntukkan untuk 13 unit kavling besar, 68 unit standard factory building kaveling kecil untuk IKM, dengan 32 unit kaveling yang telah terbangun. 

Direktur Utama HIPS, Adi Tedja Surya mengatakan, banyaknya minat IKM yang ingin bergabung dalam HIPS, merupakan peluang besar untuk dapat bersaing dengan 14 KIH di Malaysia. 

Apalagi HIPS, melalui anak perusahaan telah menandatangani MoU dengan Gangsu Aminbio Halal Gelatin untuk mendirikan pabrik gelatin terbesar di Indonesia seluas 50 hektare.

Oleh karenanya, Kemenperin terus mendorong percepatan pemberian insentif fiskal untuk pembangunan Kawasan  Industri Halal. Saat ini, Kemenperin sedang mengusulkan revisi PMK 105 Tahun 2016 untuk mengakomodasi pemberian insentif untuk KIH. 

Selain itu, juga diusulkan revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halaldengan mencantumkan relaksasi PPN penjualan kaveling Kawasan Industri Halal.