Bali, elaeis.co - Penutupan aktivitas ekspor beberapa waktu lalu yang langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dinilai menjadi faktor utama anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kala itu. Bahkan kebijakan ini dinilai Directory Godrej Internasional Ltd Dorab Mistry, sebagai kebijakan yang kurang tepat yang diambil oleh pemerintah indonesia.

"Pemerintah Indonesia seharusnya tidak melakukan larangan ekspor minyak sawit hingga melonggarkan kebijakan DMO," ujar Dorab dalam gelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2023 Price Outlook di Bali Internasional Convention Center (BICC), tiga hari lalu.

Kala itu, industri kelapa sawit nasional anjlok drastis. Bahkan sejumlah PKS juga berhenti beroperasi lantaran tangki penyimpanan CPO penuh. Sedangkan dampak terbesar adalah para petani kelapa sawit. Dimana ada petani yang membiarkan kelapa sawitnya membusuk lantaran tidak laku dijual.

Kendati begitu, Dorab Mistry mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menangguhkan pungutan ekspor yang saat ini tengah berjalan hingga akhir Desember 2022 nanti. Sedangkan pajak ekspor harus dipertahankan pada taraf yang rendah dan kebijakan DMO harus dihapuskan.

Menurut Dorab, Indonesia harus punya skenario lain jika perang Ukraina telah usai. Pasalnya permintaan terhadap sejumlah besar minyak biji bunga matahari akan meningkat. Begitu juga produksi rapeseed dan minyak canola pada tahun 2022, mengalami pemulihan besar. 

Minyak canola akan memenuhi pasar domestik Amerika. Sedangkan produksi biji mustard India akan mencatat rekor baru pada tahun 2022-2023. 

Di sisi lain, Brazil juga diperkirakan akan panen lebih dari 150 juta ton minyak kedelai. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi minyak sawit Indonesia.