Jakarta, Elaeis.co - Salah satu upaya pemerintah menyediakan dana pendamping bagi petani peserta Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah menyediakan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Sayangnya, tidak semua petani bisa mengakses KUR.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, mengatakan, PSR tidak mensyaratkan petani bebas dari hutang bank. Itu sebabnya ketika ikut PSR, ternyata ada petani yang masih mengagunkan sertifikat kebunnya. Akibatnya, bank menganggap petani tidak bankable sehingga tidak bisa mengakses KUR.

Menurutnya, kendala itu sebenarnya masih bisa diatasi dengan restrukturisasi pinjaman. Masalahnya, tidak semua bank mau melakukan restrukturisasi. Sebagai jalan keluar, pemerintah akan menggandeng PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital (PNMVC) untuk menyediakan dana pendamping. “Karena merupakan modal ventura, maka bunganya lebih rendah dari KUR, yaitu 3%,” katanya, dikutip Agrofarm.co.id.

Pilot project pembiayaan oleh PNMVC akan dilaksanakan pada petani plasma yang melakukan PSR. “Petani plasma dipilih karena offtaker-nya jelas. Kalau sudah berhasil, maka akan diperluas ke petani swadaya,” jelasnya.

Terkait besaran dana hibah BPDPKS yang saat ini Rp 30 juta per hektar, Heru mengaku pihaknya menerima banyak keluhan karena bantuan sebesar itu hanya cukup sampai P1. Bahkan di beberapa daerah hanya setengah P1.

“Banyak pihak mengusulkan supaya dana hibah dinaikkan jadi Rp 60 juta per hektar. Kita sudah mendengar aspirasi ini. Namun pertimbangannya, dana hibah Rp 30 juta per hektar akan menjangkau lebih banyak petani dari pada Rp 60 juta per hektar,” bebernya.

Menurutnya, pekebun punya alternatif menambah penghasilan sampai memasuki panen tahun ke 3. Yakni dengan tumpang sari. Salah satu daerah yang sudah melakukannya adalah Siak dengan tumpang sari padi gogo, jagung, dan sayuran.

“Tanaman pangan dan hortikultura juga perlu perluasan areal tanam. Saat ini yang dana transfernya sudah cair 220.000 hektar. Bila 50 persennya saja ikut tumpang sari, maka akan ada tambahan lahan 110.000 hektar untuk tanaman pangan dan hortikultura.”