Jakarta, Elaeis.co - Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) mengeluhkan keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang manfaatnya tidak dirasakan oleh petani-petani kecil. Padahal mereka rutin ditarik dana oleh badan tersebut.

Hal itu mereka sampaikan saat mengunjungi kantor Ketua DPD RI, LaNyalla Matalitti, di kantor DPD RI, Kamis, 3 Juni 2021 lalu.

"Seharusnya dana BPDPKS buat petani langsung, karena petani berkontribusi terhadap dana itu. Yang ada justru pemerintah menggulirkan subsidi untuk industri biodiesel (B30). Jadi ini sangat tidak adil," kata Sekjen POPSI, Mansuetus Darto.

POPSI terdiri dari beberapa asosiasi petani sawit yang didalamnya ada 300 ribu petani sawit. Mereka menguasai 60 persen lahan sawit yang ada di Indonesia. Sementara itu, Alpian Rahman dari Apkasindo Perjuangan mengeluhkan BPDPKS yang kurang responsif terhadap kepentingan petani sawit.

"Di BPDPKS ini tidak ada utusan dari petani sawit. Sehingga kita-kita sebagai petani ini tidak pernah diajak bicara bagaimana baiknya alokasi dana dan lain-lainnya," katanya.

Terkait struktur kelembagaan BPDPKS ini, menurut Alpian, justru didominasi kelompok pengusaha sawit, di mana mereka ada di dalam komite pengarah.

"Kita berharap DPD menyuarakan kerisauan para petani sawit. Apalagi DPD RI merupakan wakil daerah. Sehingga kami tepat jika mengadukannya ke sini," ujarnya.

Ketua DPD RI siap menyelesaikan permasalahan tersebut. DPD lewat Komite II akan berusaha rapat dengan BPDPKS.

"Nanti Komite II biar agendakan rapat dengan BPDPKS. Aspirasi dari teman-teman petani sawit kita sampaikan kepada mereka," kata LaNyalla.

Dalam pertemuan itu, LaNyalla didampingi Ketua Komite III Silvana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB).

Adapun yang hadir dari POPSI, selain Sekjen SPKS Mansuetus Darto, juga ada Direktur Eksekutif ASPEKPIR Hendra Purba, Ketua Apkasindo Perjuangan Alpian Arahman dan Sekretaris POPSI Sabaruddin.

Sumber: Pikiran-rakyat