Jakarta, elaeis.co - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program pencampuran bahan bakar solar dengan kandungan 40 persen minyak kelapa sawit atau Biodiesel 40 (B40) akan diterapkan mulai tahun depan.

Penerapan program biodiesel B40 merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon selain melalui kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Dia berharap, kebijakan elektrifikasi dan penggunaan BBM ramah lingkungan bisa berjalan beriringan.

"Indonesia merencanakan berbagai mitigasi (untuk mencapai net zero emission). Alhamdulillah BBM RON 88 sudah tidak ada. Selanjutnya kita dorong program berbasis baterai listrik dan Indonesia menjadi negara mandatory biodiesel dari B30 ke B40 pada tahun 2025," katanya dalam pernyataan resmi dikutip Kamis (26/9).

Dia menegaskan bahwa persiapan menuju B40 tahun depan berjalan lancar, termasuk produksi minyak sawit mentah atau CPO. Hal ini didukung oleh penerapan B35 yang berjalan sejak tahun lalu. "B40 sekarang siap, kita sudah menerapkan B35. Produksinya juga nggak ada masalah," katanya.

Implementasi biodiesel di Indonesia sudah berjalan sejak 2016 yang dimulai dengan B20. Pada tahun 2020 penerapannya dinaikkan menjadi B30 dan tahun 2023 menjadi B35.

Menueut Airlangga, pemanfaatan biodiesel dalam negeri sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 54,52 juta kilo liter (KL). Capaian ini berhasil menurunkan impor solar senilai Rp 404,32 triliun.

"Program biodiesel membantu memenuhi komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 358 juta ton CO2 dari sektor energi atau sebesar 12,5 persen dari skenario business as usual  (BAU) pada tahun 2030," sebutnya.

"Capaian ini mendukung Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat," lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan diri sesuai peta jalan dan seluruh badan usaha bahan bakar nabati (BBN) sedang melakukan persiapan.

“Kita identifikasi kemampuan teknis dan penyediaan infrastruktur, feedstock untuk B40. Insya Allah bisa dimandatorikan Januari 2025," sebutnya.

Dia mengakui bahwa untuk merealisasikan B40 masih terdapat halangan, salah satunya pasokan bahan baku atau feedstock yang terbatas dan ada perusahaan BBN yang tak beroperasi lagi.

Dari 34 badan usaha BBN yang tercatat pemerintah, saat ini hanya 23 perusahaan yang aktif. Sedangkan sisanya sudah tidak beroperasi atau belum beroperasi kembali karena kekurangan feedstock.