Jambi, elaeis.co - Isu perbudakan modern di perkebunan kelapa sawit saat ini tengah hangat menjadi perbincangan. Baik di kalangan para pengusaha dan petani kelapa sawit, maupun masyarakat umum.

Merespon isu yang juga tengah meramaikan media sosial itu, Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW APKASINDO Provinsi Jambi Dermawan Harry Oetomo mengatakan bahwa dugaan itu tidak benar. Bahkan ia menyebut dugaan itu mengada-ngada semata.

"Tidak ada, kan di Jambi perkebunan sawit juga banyak, namun belum pernah kita temukan," paparnya.

Memang, lanjut Harry, pihaknya setakat ini tengah melakukan pemantauan agar tidak ada anak di bawah umur yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Sebab salah satu isu perbudakan modern ini menyerang dari sisi buruh. Salah satu yakni dengan melakukan sosialisasi dengan pemasangan spanduk di kebun kelapa sawit.

"Sampai saat ini kita terus lakukan pencegahan. Ini juga langkah kita untuk mengoreksi pernyataan salah satu pejabat di Kemenaker di TV yang mengatakan sawit masih memperkerjakan anak-anak. Padahal Apkasindo terus sosialisasi dan melakukan imbauan," cetusnya.

Dermawan menekankan, Apkasindo  peduli dengan peraturan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga ia sangat menyayangkan pernyataan tersebut, malah seolah meremehkan Apkasindo.

"Tidak ada anak di bawah umur bekerja di perkebunan sawit di wilayah kita. Kami Apkasindo se-Indonesia saling kontrol. Tapi kita juga tidak bisa melarang jika ada anak pekerja sawit yang ikut orang tuanya bekerja. Hal ini kita anggap wajar dan bukan murni bekerja. Bisa jadi ingin lihat orang tuanya bekerja atau memang tidak bisa ditinggal," terangnya.

"Disinilah bedanya pejabat tinggi negara Indonesia yang tidak mempertimbangkan penderitaan kehidupan petani sawit swadaya di kawasan sentra-sentra sawit. Jadi asal cakap saja di televisi, tanpa memikirkan dampak negatifnya," imbuhnya.

Dermawan merasa sangat tersinggung jika perkebunan kelapa sawit masih mempekerjakan anak-anak. Malah muncul di tengah sedang panasnya perlakuan UE kepada petani kelapa sawit dengan memberlakukan aturan EUDR.