Jakarta, Elaeis.co - Hingga akhir 2020, Kementerian Pertanian (kementan) mencatat sudah ada 755 sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang terbit untuk kebun-kebun kelapa sawit di tanah air. Sebanyak 735 diantaranya merupakan sertifikat untuk perusahaan swasta dan PT Perkebunan Nusantara.

“Yang menggembirakan, sudah ada 20 sertifikat bagi pekebun. Walaupun memang sebelumnya masih bersifat suka rela,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementan, Dedi Junaedi, seperti dikutip Tempo.co, kemarin.

Pemerintah, katanya, terus berupaya mempercepat sertifikasi ISPO, terutama untuk lahan-lahan yang masih bermasalah. Dedi mencatat masih ada 3,4 juta hektar kebun kelapa sawit yang terindikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan.

“Berbagai upaya dilakukan Kementan untuk percepatan ini. Mulai dari evaluasi perizinan sampai peremajaan kepala sawit rakyat. Sampai 28 Mei, sudah 234 hektar lahan sawit rakyat yang diremajakan,” katanya.

Menurutnya, proses sertifikat kebun kelapa sawit yang berkelanjutan di tanah air juga terus berkembang. Saat ini sudah ada 15 lembaga sertifikasi ISPO, 7 lembaga pelatihan ISPO, dan 1.893 auditor ISPO.

Sebagai informasi, pemerintah mewajibkan semua kebun kelapa sawit mengantongi sertifikat ISPO demi aspek keberlanjutan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Untuk perusahaan perkebunan, wajib mengantongi sertifikasi ISPO sejak perpres diundangkan. Sedangkan untuk pekebun, kewajiban berlaku lima tahun sejak perpres tersebut diundangkan.