Jakarta, elaeis.co - Di balik hamparan hijau kebun kelapa sawit rakyat yang terus meluas di Indonesia, ternyata ada fondasi hukum yang sudah berdiri sejak lama. 

Bukan kemarin sore, bukan pula setahun dua tahun, tapi sudah dirancang sejak awal era 1980-an. Seperti fondasi yang tak terlihat di bawah tanah, sistem ini perlahan membentuk arah industri sawit nasional hingga hari ini.

Berdasarkan penelusuran dari lembaga kajian Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, tata kelola perkebunan sawit rakyat mulai dipetakan secara formal sejak 1982 melalui aturan dasar perizinan perkebunan. 

Sejak titik itu, perjalanan panjang regulasi terus mengalir, membentuk sistem yang makin rapi, meski di lapangan tantangan masih kerap muncul.

Tonggak awal dimulai lewat kebijakan perizinan yang tertuang dalam Kepmentan Nomor 325/Kpts/Um/5/1982 tentang prosedur perizinan subsektor perkebunan. Aturan ini menjadi semacam “peta awal” yang mengikat seluruh pelaku usaha, termasuk petani kecil yang mulai tumbuh di berbagai daerah.

Dari situ, regulasi tidak berhenti. Ia terus diperbarui mengikuti dinamika zaman, seperti aliran sungai yang mencari jalur terbaiknya sendiri.

Lompatan besar berikutnya hadir melalui Permentan Nomor 21 Tahun 2017 yang memperjelas standar administrasi usaha perkebunan. Di tahap ini, kewajiban legal mulai ditegaskan lebih rinci, termasuk bagi petani swadaya yang mengelola kebun secara mandiri.

Meski peta regulasi sudah terbentuk, realitas di lapangan tak selalu mulus. Banyak petani masih mengandalkan lahan turun-temurun tanpa dokumen formal. Kepemilikan kerap hanya diakui secara sosial, bukan secara hukum negara.

Situasi ini membuat sebagian petani kesulitan mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), dokumen penting yang menjadi kunci legalitas usaha kebun. Tanpa itu, akses terhadap program pemerintah hingga pembiayaan sering kali terasa ada celah. 

Kondisi tersebut juga berdampak pada posisi tawar petani dalam rantai pasok global. Di tengah pasar yang bergerak cepat dan penuh tekanan, legalitas menjadi penentu apakah mereka bisa ikut melaju atau justru tertinggal di pinggir jalan.

Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah memperkuat tata kelola melalui berbagai kebijakan lanjutan. Salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang fokus pada integrasi dan transparansi pengelolaan lahan.

Langkah ini kemudian diperkuat lagi lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang membuka ruang penyelesaian konflik lahan dan tumpang tindih izin yang selama ini menjadi persoalan klasik di sektor perkebunan.

Di tengah upaya penataan itu, Indonesia juga mendorong standar keberlanjutan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil. 

Bagi petani rakyat, standar ini dibuat lebih sederhana dibanding korporasi, dengan lima prinsip utama yaitu kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati, transparansi usaha hingga peningkatan usaha berkelanjutan. 

Dari 1982 hingga kini, rangkaian aturan itu seperti mosaik besar. Dan di tengah semua itu, petani rakyat tetap menjadi tokoh utama yang terus bergerak di antara tantangan legalitas, peluang pasar, dan tuntutan keberlanjutan yang makin ketat.