Feature 

Tentang Pahandut Hingga Dari Kalteng Untuk NKRI

Tentang Pahandut Hingga Dari Kalteng Untuk NKRI
Peta Kalteng. Foto: repro

Jakarta, elaeis.co - Kalimantan Tengah (Kalteng). Adalah ibukotanya Palangkaraya yang bermula dari satu wilayah desa bernama Pahandut yang masih berhutan. 

Layaknya di provinsi lain, desa atau lewu di provinsi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan; dan Kalimantan Timur ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Tapi sayang, saat penataan ruang yang dimulai lewat Tata Guna Hutan Kesepakatan  (TGHK) tahun 1982, desa-desa itu diklaim berada dalam kawasan hutan.  

Memang, TGHK adalah sebuah kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan berikut fungsinya. 

Baca juga: Nelangsa di 'Bumi Tambun Bungai'

Dan ini kebutuhan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Juga salah satu dasar dalam pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Kalteng.

Begitulah paparan bekas Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang dalam webinar yang ditaja oleh Relawan Jaringan Rimbawan, kemarin. 

Berkali-kali perubahan parsial kawasan hutan dilakukan hingga kemudian muncul Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalteng pada 2003. 

Di Perda nomor 08 2003 itu, dari sekitar 15,4 juta hektar luas daratan Kalteng, 37% sudah dijadikan Areal Peruntukan Lain (APL). Porsi ini dianggap sudah sangat signifikan untuk menggeber pembangunan Kalteng ke depan. 

Tapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45 tahun 2011, luas APL itu justru menyusut menjadi 17%. 

Kondisi inilah yang membikin hampir semua rencana pembangunan yang ada di Kalteng berantakan. Sebab itu tadi, yang tadinya APL, berubah kembali menjadi kawasan hutan. 

Kondisi inilah yang membikin RJR tergelitik untuk menyodorkan Tata Ruang Kesepakatan (TRK) demi mengembalikan formula pembangunan Kalteng ke arah yang sesungguhnya. 

Ketua Divisi Riset Kebijakan dan Advokasi RJR, Dr. Petrus Gunarso menyebut, Kalteng menjadi pilihan lantaran 'Bumi Tambun Bungai' itu berada pada pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan menjadikan Pulau Kalimantan sebagai pusat percaturan politik, baik domestik
maupun internasional.

"Sampai hari ini Kalteng tidak punya Rancangan Pemanfaatan Lahan Kesepakatan. Itulah makanya Kalteng menjadi ajang perebutan sumberdaya alam dan perebutan itu ditengarai akan semakin tajam," kata pakar kehutanan Universitas gadjah Mada ini kepada elaeis.co usai webinar.

Lantas secara ekonomis, Kalteng sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti oleh perkembangan kebun sawit hingga tambang. 

Terus, beberapa putusan MK tentang keagrariaan berawal dari Kalteng, putusan MK soal penetapan Kawasan Hutan yang berlaku secara nasional, berawal dari Kalteng. 

Lantaran itu kata kata lelaki 62 tahun ini, implementasi di Kalteng akan menjadi 'juriprudensi' penyelesaian Tata Ruang Kesepakatan secara nasional. Istilahnya, dari Kalteng untuk NKRI.

"Putusan MK mengenai hutan adat – bukan hutan negara; juga bermula dari Kalteng. Kalteng ini juga unik. Dari Barat ke Utara didominasi oleh kebun sawit. Utara bagian barat didominasi Kuasa Pertambangan (KP), Tengah Utara HPH dan Konservasi - Taman Nasional dan Heart of Borneo. Daerah Timur ke Selatan gambut dangkal sampai tebal," ayah tiga anak ini merinci.

Akankah semua ini akan terwujud? "pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, legislator, senator dan pemangku kepentingan, musti segera memperbaharui Tata Ruang Kesepakatan (TRK). Saya sangat setuju dengan TRK yang disodorkan oleh RJR," kata Teras Narang yang kini menjadi anggota DPD RI dapil Kateng itu. 

Editor: Abdul Aziz