Pekanbaru, elaeis.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Riau diminta menimalisir permasalahan industri perkebunan sawit di Riau.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, pada pelantikan pengurus Gapki Riau Periode 2022-2027, Rabu (14/12).

Menurut Hariyanto, ada enam masalah yang ditemukan di industri dan perkebunan sawit. Pertama, masih banyaknya kebun yang tercatat masuk dalam kawasan hutan. Kedua, masih banyak perusahaan yang kurang patuh terhadap aturan sertifikat sebagai bukti kepada dunia internasional bahwa perkebunan di Indonesia dikelola secara lestari dan berkelanjutan.

“Seperti kita ketahui bahwa perusahaan diwajibkan memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Karena melalui sertifikasi ISPO, ada jaminan tertulis bahwa produk dan tata kelola perkebunan sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria,” katanya melalui keterangan resmi Diskominfo Riau.

Menurutnya, sejauh ini baru 113 perusahaan dan 20 kelompok tani yang mengantongi sertifikat ISPO. "Jadi, masih banyak PR bapak ibu semua,” ujarnya.

Permasalahan ketiga adalah masih banyaknya perusahaan yang belum memfasilitasi pembangunan kebun plasma bagi masyarakat.

“Jika ingin perusahaan berjalan dengan baik dan aman diterima masyarakat, maka hubungan baik dan kerja sama kepada masyarakat yang menimbulkan ekonomi produktif adalah menjadi keharusan,” himbaunya.

Permasalahan lainnya yaitu masih banyaknya perusahaan yang belum benar-benar bermitra dengan pekebun. Menurutnya, kemitraan yang ada sekarang hanya sebatas jual beli tandan buah segar (TBS).