DPR RI
Sorotan terbaru dari Tag # DPR RI
Klaim Kawasan Hutan di Kemuning Inhil Memanas, Warga Siap Patuh Asal Pemerintah Tunjukkan Bukti Pengukuhan Sah
Warga menyatakan siap patuh jika pemerintah dapat menunjukkan bukti pengukuhan yang sah.
APDESI Kemuning Inhil Ungkap Dugaan Tak Ada Inventarisasi Hak Warga dalam Penetapan Kawasan Hutan
APDESI Kecamatan Kemuning mengungkap dugaan tidak pernah dilakukannya inventarisasi dan verifikasi hak warga dalam penetapan kawasan hutan selama puluhan tahun
Konflik Kawasan Hutan Kian Memanas, APDESI Kemuning Sodorkan 5 Usulan Penting ke DPR RI
APDESI mengajukan lima usulan penting ke DPR RI demi mencegah konflik dan melindungi warga.
Tidak Cukup Dengan Perpres, DPR Dorong UU Khusus Sawit
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendorong pemerintah segera membentuk Undang-Undang (UU) lex specialis perkelapasawitan. Ini bertujuan memperkuat tata kelola sektor kelapa sawit nasional.
Cangkang Sawit Jadi Rebutan, DPR Dorong Jadi Bahan Bakar Biomassa Nasional
DPR RI mendorong cangkang sawit jadi biomassa nasional, dinilai berpotensi kuat untuk energi terbarukan dan penguatan ekonomi daerah.
Indonesia-Malaysia Kompak Terapkan ISPO, DPR Heran NGO Global Masih Serang Sawit
Indonesia dan Malaysia kompak menerapkan ISPO sebagai bukti tata kelola sawit berkelanjutan. Namun DPR heran, NGO global masih melancarkan serangan isu lingkungan ke industri sawit nasional.
Satgas PKH Sikat Kebun Sawit, DPR RI Warning Pemerintah: Jangan Korbankan Petani dan Investasi!
Penertiban kebun sawit oleh Satgas PKH memicu kegelisahan. DPR RI mengingatkan pemerintah agar tak gegabah, sebab petani dan investasi bisa jadi korban di tengah ketidakpastian hukum.
Uji Materiil UUCK, Tim Hukum Presiden Tak Siap Berikan Keterangan
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Pengujian Materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU (UU Cipta Kerja) dengan Agenda Mendengar Keterangan Presiden dan DPR. Sayangnya, meskipun hadir mengikuti sidang, pihak pemerintah menyatakan kepada para Hakim MK bahwa belum siap memberikan Keterangan Presiden.
Perusahaan Sawit Bandel Tak Kasih Plasma 20%, DPR: Cabut HGU-nya Sekarang
Banyak perusahaan sawit masih abai pada kewajiban plasma 20% untuk masyarakat. DPR geram dan desak pemerintah bertindak tegas
Perusahaan Sawit Nekat Babat HGU, DPR: Ini Bukan Bisnis, Ini Perampokan!
Lahan rakyat di Ketapang makin terdesak. DPR menuding perusahaan sawit nekat menguasai HGU secara brutal