Tumpang Tindih
Sorotan terbaru dari Tag # Tumpang Tindih
Kalimantan
Kalimantan
Rawan Sengketa, Warga Loa Janan Ukur Batas Tanah Bersama Perusahaan
Dalam upaya mencegah terjadinya konflik agraria, Bhabinkamtibmas Desa Tani Bhakti, Bripka Wahyudi Aminudin, turut hadir dan mengawal proses pengukuran batas tanah antara warga dan pihak perusahaan di wilayah Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut merupakan respons atas
Nasional
Nasional
Tumpang Tindih Regulasi Sawit Ancam Devisa dan Kelangsungan Usaha
Kontribusi kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar Indonesia kini menghadapi tantangan serius. Regulasi yang saling tumpang tindih serta ketidakpastian hukum menjadi ancaman nyata yang dapat menurunkan produktivitas dan daya saing sawit Indonesia di pasar global. Pelaku industri pun bisa gigit jari menghadapi situasi ini.
Sulawesi
Sulawesi
DPRD Gorontalo Bahas Permasalahan Sawit dengan Perwakilan Ombudsman RI
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Gorontalo guna membahas pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. Pertemuan berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
Kalimantan
Kalimantan
66 Perusahaan Sawit di Kalbar Belum Punya HGU
Komisi II DPR RI menyoroti sejumlah persoalan pertanahan di Kalimantan Barat (Kalbar) yang dinilai sangat kompleks dan mendesak untuk segera diselesaikan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Gubernur Kalbar baru-baru ini, Komisi II menegaskan bahwa berbagai masalah tanah di provinsi ini tak boleh terus berlarut-larut.
Nasional
Nasional
Tumpang Tindih Regulasi Ancam Keberlanjutan Usaha Sawit
Industri kelapa sawit masih menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara. Sepanjang tahun 2024, sektor ini mencatatkan nilai ekspor mencapai US$ 20 miliar, menjadikannya komoditas nonmigas dengan kontribusi terbesar.
Sumatera
Sumatera
Jadi Sorotan Publik, Komisi II Evaluasi Masalah HGU, HGB, dan HPL di Riau
Tim Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (kunsfik) ke Pekanbaru, Riau, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan (HPL). Kunsfik sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
Nasional
Nasional
Anggota KPPU Minta Satgas Tidak Sita Lahan Sawit di Kawasan Hutan
Untuk memperbaiki tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan sawit, dan kegiatan usaha lain di dalam kawasan hutan, serta untuk optimalisasi penerimaan negara, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan. Satgas itu dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Nasional
Nasional
Tiga Menteri Bertemu Bahas Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi rapat koordinasi (rakor) lanjutan terkait Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP). Proyek ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Nusantara
Nusantara
Dapat Laporan Konflik Agraria di Riau, Komisi II DPR RI Minta ATR/BPN Segera Bertindak
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan dari Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (DPP Lemtari) dan Masyarakat Korban Mafia Tanah Indonesia (MKMTI). Dalam RDP ini, Komisi II meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespon laporan para korban.
Sumatera
Sumatera
Forum Petani Tuntut PT Padasa Realisasikan Kebun Plasma 20 Persen
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Petani Bumi Makmur Sejahtera (FPBMS) Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, menuntut perusahaan sawit PT Padasa Enam Utama (PEU) merealisasikan kewajiban kebun plasma 20 persen dari luas hak guna usaha (HGU).