Jakarta, Elaeis.co - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) segera melakukan pembenahan data terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal itu perlu menjadi perhatian karena masih ditemukan selisih data PSR yang belum terselesaikan

“Profil pekebun dan lahan yang tidak akurat dan kurang valid hingga sekarang masih ada perselisihan. Akan selalu menjadi masalah jika tidak segera diselesaikan. Satu hal penting adalah tentang pendataan. Dan ini harus menjadi fokus supaya aliran dana bantuan PSR bisa ditelusuri dengan benar dan tepat,” katanya, dikutip Akurat.co, kemarin.

Politisi Fraksi PKS itu juga menyayangkan sikap BPDPKS yang tidak menempatkan petani sawit sebagai subjek utama dalam ekonomi sawit. Perlu diketahui, kini petani swadaya telah mengelola lebih dari 40 persen luas perkebunan sawit Indonesia yang luasnya diperkirakan mencapai 14,3 juta hektar.

Namun sering kali, para petani tersebut dihadapkan permasalahan legalitas lahan akibat porsi distribusi dana yang tidak proporsional. Akibatnya, katanya, produktivitas kelapa sawit di Indonesia menjadi hampir dua kali lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Oleh sebab itu, dia meminta BPDPKS ke depannya menyelesaikan pangkal permasalahan dan menerapkan mitigasi risiko. 

Dalam rapat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dengan DPR RI, BPDPKS memaparkan rencana kerja berkaitan dengan PSR. Diantaranya berupa peningkatan alokasi dana menjadi Rp 30 juta per hektar dan target luasan menjadi 180 ribu hektar. Kemudian meningkatkan koordinasi dengan KLHK, ATR/BPN, dan kepala daerah berkaitan kesiapan penerima dana.

Lebih lanjut, BPDPKS turut mendorong kemitraan perusahaan inti dengan pekebun plasma atau swadaya untuk pengajuan dana PSR langsung sesuai arahan Komite Pengarah menggunakan tenaga surveyor dalam proses verifikasi data calon penerima atau calon lokasi dana PSR.

Terakhir, BPDPKS akan memaksimalkan dan menyempurnakan aplikasi PSR online.