Mamuju, elaeis.co - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar sosialisasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di Mamuju.

Sosialisasi ini bertujuan mempercepat sertifikasi ISPO di kalangan petani sawit swadaya di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin mengatakan, sosialisasi dilaksanakan karena di Sulbar sampai saat ini belum ada kelompok petani sawit yang tersertifikasi ISPO. Padahal tahun depan ISPO diwajibkan kepada petani sawit. Dan Provinsi Sulbar memiliki luas perkebunan sawit terluas di Pulau Sulawesi yang mencapai 155,958 hektare.

"Kami ikut mendorong percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan di tingkat petani sawit. Kegiatan sosialisasi ini untuk mempersiapkan koperasi anggota SPKS mengikuti sertifikasi ISPO. Kami targetkan pada 2025 di Sulbar akan ada koperasi yang tersertifikasi ISPO," kata Sabarudin dalam pernyataan yang dikutip Sabtu (2/11).

Sertifikasi ISPO, lanjutnya, sangat penting karena menyangkut banyak hal. Diantaranya terkait dengan data petani sawit lengkap dengan titik koordinat kebun, penguatan kelembagaan, dan budidaya sawit sesuai dengan standar Good Agricultural Practices (GAP). Sertifikasi juga memperkuat kemitraan petani dan perusahaan, serta terkait dengan dukungan dan bantuan pemerintah dan perusahanan kepada petani sawit.

"Melalui ISPO, kami terus mendorong anggota SPKS bisa mengelola sawit sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pasar global," sebutnya.

Menurutnya, tantangan terbesar sertifikasi adalah mahalnya biaya. Sertifikasi satu koperasi butuh anggaran sekitar Rp 300 juta.

"Tentunya ini akan sulit kalau disediakan oleh petani. Kami meminta agar sertifikasi melalui pendanaan dari BPDPKS dan juga dari DBH sawit. Pemerintah harus menyediakan pendanaan sertifikasi bagi petani mulai dari persiapan sampai pada audit sertifikasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah, I Wayan Purwase mengatakan, tantangan sertifikasi bagi petani sawit di Mamuju Tengah adalah kelembagaan.

"Kami telah menyediakan pendanaan dari DBH sawit untuk percepatan ISPO. Saat ini kami telah mempersiapkan beberapa kelompok untuk disertifikasi. Selain itu, petani sawit juga bisa mengakses dana dari BPDPKS untuk melakukan sertifikasi ISPO melalui program sarana dan prasarana," ujarnya. 

Sedangkan Kabid Perkebunan Kabupaten Pasangkayu, Fatmawati mengatakan akan dilakukan percepatan pengurusan STDB bagi petani secara gratis. Selain itu, untuk DBH sawit juga difokuskan untuk pendampingan sertifikasi ISPO bagi petani sawit.