SPKS Desak Pemerintah Naikkan Dana Bagi Hasil Sawit untuk Daerah Penghasil Nasional
Nasional
Kamis, 16 April 2026 | 17:04 WIB

SPKS Desak Pemerintah Naikkan Dana Bagi Hasil Sawit untuk Daerah Penghasil

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah pusat melalui kementerian keuangan untuk meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil. Sebab, nilai yang diterima daerah saat ini dinilai sangat tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi sektor sawit terhadap penerimaan negara.

Kebut Penerbitan STDB, Disbun Kalteng Tingkatkan Kapasitas Tim Pendataan Kebun Sawit Rakyat Kalimantan
Kalimantan
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 13:32 WIB

Kebut Penerbitan STDB, Disbun Kalteng Tingkatkan Kapasitas Tim Pendataan Kebun Sawit Rakyat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalteng menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) 'Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat' di Palangkaraya. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.

Proyek Didanai DBH Sawit Tahun 2024 Belum Dimulai, Pemkab Agara Didesak Beri Penjelasan Sumatera
Sumatera
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 11:41 WIB

Proyek Didanai DBH Sawit Tahun 2024 Belum Dimulai, Pemkab Agara Didesak Beri Penjelasan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara (Agara), Provinsi Aceh, telah menerima dan menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun anggaran 2023 dan 2024. Namun pemanfaatan dana dari pemerintah pusat ini menuai sorotan. Bahkan Fraksi Selayakh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRK) Agara mendesak pemda agar menjelaskan secara detail realisasi penggunaan DBH sawit. Desakan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Selayakh DPRK Agara, M Rafi Sekedang, saat membacakan pandang umum Fraksi dalam rapat paripurna DPRK Aceh Tenggara masa sidang III tahun 2025.

Didanai DBH Sawit, Pembangunan Jalan Hotmix di Mukomuko Dimulai Sumatera
Sumatera
Selasa, 12 Agustus 2025 | 11:40 WIB

Didanai DBH Sawit, Pembangunan Jalan Hotmix di Mukomuko Dimulai

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mukomuko telah memulai pembangunan rekonstruksi peningkatan jalan yang menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. Dimulainya pembangunan jalan hotmix tersebut ditandai dengan dilakukannya titik nol pembangunan.

Ditalangi DBH Sawit, 3.200 Pekerja Sawit di Lamandau Dapat Perlindungan Jamsostek Kalimantan
Kalimantan
Kamis, 07 Agustus 2025 | 13:21 WIB

Ditalangi DBH Sawit, 3.200 Pekerja Sawit di Lamandau Dapat Perlindungan Jamsostek

Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Kedua belah pihak menyepakati mengikutsertakan 3.200 pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lamandau sebagai peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek).

2.000 Petani Sawit di Nagan Raya Dapatkan Perlindungan Jamsostek Sumatera
Sumatera
Selasa, 05 Agustus 2025 | 11:26 WIB

2.000 Petani Sawit di Nagan Raya Dapatkan Perlindungan Jamsostek

Sebanyak 2.000 pekerja mandiri di sektor sawit di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Pengurus Aspek-PIR Bengkalis Dikukuhkan, Diharapkan Jadi Motor Penggerak Perubahan Petani Sawit Sumatera
Sumatera
Selasa, 22 Juli 2025 | 13:11 WIB

Pengurus Aspek-PIR Bengkalis Dikukuhkan, Diharapkan Jadi Motor Penggerak Perubahan Petani Sawit

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Indonesia Kabupaten Bengkalis periode 2025–2030 resmi dikukuhkan oleh Bupati Bengkalis diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Andris Wasono. Kegiatan ini bertempat di gedung Daerah Datuk Laksemana Raja Dilaut.