Dua Opsi Struktur, BUMN atau Danantara

Saat ini, pemerintah masih mengkaji posisi kelembagaan badan baru tersebut. Ada dua skenario utama yang muncul ke permukaan.

Opsi pertama, badan akan ditempatkan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga tetap berada dalam koordinasi kementerian teknis atau korporasi negara yang sudah ada.

Opsi kedua, badan tersebut berada di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Skema ini dinilai memiliki potensi dampak lebih besar karena bisa menjadikan lembaga tersebut sebagai strategic national commodity platform dengan akses pengelolaan margin perdagangan komoditas secara lebih luas.

Seorang sumber menyebut, jika berada di bawah Danantara, lembaga ini bisa berkembang menjadi pusat kendali perdagangan komoditas nasional yang lebih agresif di pasar global.

Kabar pembentukan badan baru ini langsung memunculkan berbagai spekulasi di industri sawit. Pasalnya, CPO merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia yang sangat sensitif terhadap kebijakan perdagangan.

Pelaku industri menilai, jika pengawasan ekspor diperketat, maka akan ada perubahan signifikan pada pola bisnis, mulai dari mekanisme izin ekspor, distribusi volume, hingga strategi penjualan di pasar internasional.

Di sisi lain, pemerintah disebut ingin memastikan ekspor tidak hanya mengejar volume, tetapi juga nilai tambah dan stabilitas pendapatan negara.

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum memberikan kepastian resmi terkait pembentukan badan tersebut. Semua pihak masih menunggu pengumuman langsung dari Presiden yang disebut akan menjadi penentu arah baru tata kelola ekspor komoditas Indonesia.

Jika benar terealisasi, langkah ini bisa menjadi salah satu reformasi terbesar dalam sektor perdagangan komoditas nasional, terutama untuk batu bara dan CPO yang selama ini menjadi mesin utama devisa Indonesia.