Jakarta, elaeis.co - Wacana pelarangan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun kembali memicu perdebatan di sektor perkebunan nasional. 

Di tengah pro dan kontra yang muncul, Guru Besar IPB University menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak besar, terutama bagi petani sawit mandiri.

Guru Besar Ekonomi Kehutanan IPB, Prof. Sudarsono Soedomo, menegaskan bahwa keberadaan PKS tanpa kebun justru memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai pasok sawit di Indonesia. 

Menurutnya, keberadaan pabrik jenis ini bukan sekadar fasilitas pengolahan, tetapi juga menjadi penopang utama akses pasar bagi petani kecil.

“PKS tanpa kebun itu justru instrumen penting untuk pemerataan pendapatan. Kalau ini dihapus, yang paling terdampak adalah petani sawit mandiri,” ujarnya, Sabtu (18/4).

Penyangga Harga Petani

Sudarsono menjelaskan, selama ini PKS tanpa kebun memberikan ruang kompetisi yang lebih terbuka bagi petani swadaya. Mereka bisa menjual tandan buah segar (TBS) ke berbagai pabrik tanpa terikat pada perusahaan besar tertentu.

Kondisi ini, lanjutnya, membantu menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Jika PKS tanpa kebun dilarang, maka petani berisiko kehilangan akses pasar alternatif dan sangat bergantung pada perusahaan terintegrasi.

“Kalau pabriknya hanya milik perusahaan yang punya kebun sendiri, petani bisa kehilangan daya tawar. Harga bisa ditekan sesuka pasar besar,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kondisi petani sawit di Indonesia yang sebagian besar masih berstatus mandiri dengan berbagai keterbatasan, termasuk legalitas lahan dan akses infrastruktur.

Dalam situasi seperti itu, PKS tanpa kebun disebut menjadi “jaring pengaman ekonomi” yang menjaga agar hasil panen tetap terserap.

“Larangan PKS tanpa kebun bisa memutus akses pasar petani kecil. Ini bukan hal sederhana, dampaknya bisa struktural,” tegas Sudarsono.

Menurutnya, kebijakan yang terlalu menekankan integrasi vertikal justru berisiko memperlebar kesenjangan antara perusahaan besar dan petani rakyat.

Dorongan Kebijakan

Alih-alih melakukan pelarangan, Sudarsono mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih inklusif. 

Salah satunya melalui transparansi harga, penguatan kemitraan, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pembelian TBS.

Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan insentif bagi PKS yang menjalin kerja sama dengan petani swadaya, sehingga hubungan antara industri dan petani tetap sehat.

“Yang dibutuhkan bukan pembatasan, tapi pengaturan yang adil agar semua pihak bisa tumbuh bersama,” ujarnya.