Elaeis.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pencairan bantuan sosial (bansos) pemerintah mulai pekan ini. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjelaskan hasil Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/7).

"Ini tadi instruksi bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini," ujar Menteri Sri Mulyani.

Pencairan utamanya dilakukan untuk program keluarga harapan (PKH) yang ditargetkan mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

PKH akan dilakukan percepatan penyaluran pada kuartal II Juli 2021. Sehingga akan ada realisasi kuartal II Rp 13,96 triliun untuk 9,9 juta KPM.

Lalu kartu sembako untuk 18,8 juta KPM senilai Rp 200 ribu per bulan. Sri Mulyani mengatakan, saat ini target penyaluran kartu sembako baru 15,9 kita KPM. Presiden Jokowi disebutnya telah meminta dicairkan pada pekan ini, dan sekarang sedang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kartu sembako yang sekarang targetnya 15,93 juta bisa dinaikkan lagi targetnya ke 18,8 juta. Dan bantuan tunai untuk 10 juta KPM selama 2 bulan akan dibayarkan pada Juli ini," kata Menteri Sri Mulyani.

Demikian juga untuk bantuan langsung tunai (BLT) Desa senilai Rp 300 ribu, yang sekarang ini baru mencapai 5 juta KPM bisa dinaikkan sesuai pagu di 8,8 juta target KPM.

"BLT Desa, target 8 juta, sekarang baru 5 juta dan ini bisa diakselerasi pada Juli," tukas Menteri Sri Mulyani.

Pemerintah kembali melakukan realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp26,2 triliun untuk penanganan Covid-19 maupun bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Realokasi ini akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi hingga perawatan pasien Covid-19.

"Anggaran ini kemudian dipakai untuk biayai berbagai belanja di K/L untuk penanganan covid baik untuk vaksinasi, testing, tracing, atau untuk biaya perawatan pasien serta nakes," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference di Jakarta, Senin (5/7).

Bendahara Negara itu menambahkan, realokasi anggaran ini tidak akan mengganggu belanja K/L untuk tahun ini. Menurut dia, belanja K/L seperti belanja operasional, belanja pegawai, belanja kontrak multiyears, serta belanja pemulihan ekonomi sudah diamankan.

"Yang terkena adalah belanja-belanja seperti honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, anggaran kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai tahun ini," jelas dia.

Selain anggaran K/L tadi, pemerintah juga akan menggunakan dana sebesar Rp6 triliun dari anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Anggaran ini akan diprioritaskan untuk belanja penanganan covid dan pemulihan ekonomi.

"Bapak Presiden dan Wakil Presiden instruksikan agar prioritas ini dipertajam sehingga kita tetap bisa membantu seluruh masyarakat, terutama sektor kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi covid yang sedang melonjak sehingga diperlukan PPKM Darurat," pungkasnya. Liputan6.com