Medan, elaeis.co - Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara (Sumut) Periode 2023-2028 resmi dikukuhkan, Rabu (5/7). Pelantikan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Medan.

Diantara pengurus inti GAPKI Sumut periode 2023 – 2028 yang dilantik oleh Ketua Umum GAPKI Pusat Eddy Martono antara lain Ketua Timbas Prasad Ginting, Sekretaris Syahril Pane dan Bendahara Sugi Hartana.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengajak GAPKI Sumut menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah (pemda) dalam upaya memajukan perkelapasawitan Sumut sehingga keberadaan GAPKI bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

“Kolaborasi pemilik perkebunan dengan gubernur, bupati dan walikota harus bisa dilakukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan, khususnya lingkup perkebunan kelapa sawit,” kata Edy.

Menurutnya, selama ini perkebunan kelapa sawit baik milik swasta maupun milik BUMN di Sumut masih berjalan masing-masing. Sehingga keberadaan perkebunan di Sumut belum maksimal memberikan manfaatnya, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan yang sering dikeluhkan masyarakat.

“Pengusaha sawit jangan lagi jalan sendiri, pemda jalan sendiri, jadi harus ada kolaborasi. Kita tidak ingin mendengar lagi ada 'dodos sakti', mereka tidak punya kebun tapi bisa panen terus. Ini yang membuat perkebunan rugi,” ucapnya.

Edy berharap, dengan cukup luasnya perkebunan kelapa sawit di Sumut dan juga sebagai salah satu penyumbang devisa bagi negara, bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena jalan provinsi itu banyak digunakan untuk industri sawit yang hasilnya sebagian besar diterima oleh pusat.

“Jadi, Pak Eddy Martono, bisa disampaikan ke Jakarta bahwa Sumut memiliki 3.000,5 kilometer jalan. Sumut ini provinsi yang jalannya terpanjang di Indonesia. Ini harus menjadi perhatian karena industri kelapa sawit banyak melewati jalan-jalan milik pemda,” katanya.

Selain itu, GAPKI juga diminta untuk berkomitmen menjaga keseimbangan sosial, budaya dan lingkungan sehingga perkebunan kelapa sawit Indonesia bisa berkelanjutan.

Sementara itu, Eddy Martono menyampaikan, saat ini di seluruh Indonesia ada lebih dari 3.000 perusahaan kelapa sawit namun hanya 727 perusahaan yang tergabung dalam GAPKI. "Luas lahan perkebunan anggota GAPKI mencapai 3,72 juta hektare. Untuk Sumut sendiri, ada 90 perusahaan sawit anggota GAPKI," paparnya.

Menurutnya, mengajak perusahaan sawit agar mau bergabung jadi anggota masih menjadi tantangan ke depan bagi GAPKI Sumut. “Kita berharap semua perusahaan sawit di Indonesia bisa menjadi anggota GAPKI, sehingga kita bisa bemitra dengan pemda seperti apa yang disampaikan Bapak Gubernur Sumut. Ini bisa kita wujudkan, jadi kita bisa bersatu, keberadaan kita bisa berkontribusi bagi pemda,” harapnya.

Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting menyambut positif keinginan Gubernur Edy. Menurutnya, ini merupakan tantangan bagi penggurus baru GAPKI Sumut ke depan untuk lebih melibatkan pemda.

“Ini tanggung jawab pengurus GAPKI Sumut. Saya berharap anggota GAPKI Sumut bisa berkolaborasi dengan instansi pemda, baik kehutanan, perkebunan, BKSDA terkait tata ruang maupun kawasan hutan,” jelasnya.