Sumatera Nusantara 

Setelah Tiga Bulan Obrolan Itu

Setelah Tiga Bulan Obrolan Itu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat berbincang dengan Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung, akhir tahun lalu. Foto: aziz

Jakarta, elaeis.co - Apa yang dibicarakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo akhir tahun lalu, sudah terwujud. 

Malah, mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu tak hanya sekadar menggandeng bank yang mau melek dengan perkebunan kelapa sawit rakyat, tapi justru langsung membikin Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian. 

Di Pasal 20 ayat 3 Permentan tadi disebutkan bahwa kekurangan pembiayaan Peremajaan Sawit Rakyat dari bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), bisa dibiayai dari fasilitas KUR. Artinya berapa duit yang kurang dari bantuan Rp30 juta yang diberikan oleh BPDPKS, bisa dipinjam dari duit KUR tadi. 

"Kekurangan pembiayaan PSR inilah sebenarnya yang sempat kami keluhkan kepada Pak Menteri. Ada dua kali kami lakukan pertemuan terkait keluhan itu, pertama di di Istana Wakil Presiden dan yang kedua saat Sekjend DPP Apkasindo, Rino Afrino diundang ke kantor Kementan. Kami senang, keluhan itu langsung berjawab,” cerita Gulat kepada elaeis.co, tadi siang.  

Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto tak menampik soal KUR tadi. 

"Memang, duit KUR itu bisa untuk menopang pembiayaan PSR, tapi syaratnya tetap mengikuti mekanisme dan persyaratan KUR," katanya. 

Namun Gulat tetap mewanti-wanti supaya syarat mendapatkan pinjaman KUR tadi, benar-benar dibikin mudah. 

"Jangan pula nanti muncul syarat yang diada-adakan. Bikinlah tembok pagar yang bisa dilompati petani, dan jangan pula disengaja membikin aturan kayak menu makanan; cuma pajang foto,” ujar lelaki 48 tahun ini. 

Kandidat doktor lingkungan Universitas Riau ini mengatakan begitu lantaran menurut dia, petani sawit itu musti ditolong, apalagi petani kampung. 

Tanpa pertolongan pemerintah --- katakanlah pertolongan dalam bentuk pinjaman KUR tadi --- petani kampung yang ikut PSR, hanya akan jadi pelengkap penderita. 

Memang kata Gulat, ada beberapa petani yang berani tidak meminjam duit ke bank untuk mencukupi duit hibah yang Rp30 juta per hektar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Kelompok petani yang semacam ini kami sebut Grade A. Hanya saja, 78% petani sawit justru didominasi oleh petani sawit Grade C dan D," ujar Auditor ISPO ini. 

Dua kelompok terakhir itu adalah kelompok petani yang hanya bergantung kepada hasil panen sawitnya dan tidak punya tabungan. Sudahlah tak punya tabungan, tak ada pula administrasi yang bisa diandalkan untuk garansi bank. 

"Nah, yang 78% ini, kalau enggak dibantu pemerintah, mereka inilah yang hanya akan jadi pelengkap penderita. Kalau sudah seperti ini, siapa yang akan disalahkan?" Gulat bertanya. 

Belakangan kata Ketua Bravo 5 Riau ini, sudah ada pula sejumlah kelompok petani yang diiming-imingi 'angin surga' oleh kelompok tertentu yang mengatakan kalau duit bantuan BPDPKS itu, cukup hingga jelang panen. 

"Iming-iming semacam ini sebetulnya hanya ingin memanfaatkan duit bantuan tadi. Yang penting proyek PSR jalan dulu, persoalan di belakang," ujar Gulat. 

Terlepas dari persoalan yang ada itu kata Gulat, saat ini petani sawit bersyukur lantaran pemerintah sudah membikin jembatan untuk mereka.

"Jadi kami tak lagi harus melompati tembok. Sebab kalau kami lompat tembok, bisa saja saat mendarat, kaki kami sudah musti diamputasi lantaran cedera fatal,” ujar ayah dua anak ini berumpama. 

Dewan Pakar DPP Apkasindo, Dr. Purwadi ikut sumringah mendengar kabar bagus itu. Soalnya menurut mantan Rektor Instiper Yogyakarta ini, usulan KUR untuk peremajaan sawit tadi sebenarnya sudah digagas sejak 5 tahun lalu.

Tujuannya supaya sawit yang diremajakan bisa melangkah menuju sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).   

"Biar bisa mengantongi sertifikat, petani sawit musti menjalankan best practices. Sebab ISPO itu kan kegiatan yang diadministrasikan. Kalau Best Practices tidak jalan, administrasi kegiatannya enggak bakal ada,” katanya. 

Memang kata Purwadi, salah satu kendala petani untuk ikut sertifikasi ISPO itu adalah pembiayaan. Itulah makanya sumber pembiayaan untuk ini musti ada. Selain dari BPDPKS, bisa juga dari KUR pertanian tadi. 

Lantaran model pembayaran pinjaman KUR nya Grace Periode, petani tidak kelimpungan untuk langsung membayar cicilan bulanan. Hanya saja, waktu lima tahun agaknya tidak cukup. Soalnya tanaman petani baru bisa menghasilkan duit di tahun ke-4. 

"Enggak mungkin masuk tahun ke-5 kreditnya lunas. Ini berarti musti ada perpanjangan hingga tahun ke–7," katanya.


Catatan redaksi: Berita ini telah melalui proses pengeditan ulang pada pukul 22:42 Wib.

Editor: Abdul Aziz